Angkasa Pura 2

Muhammadiyah: Pemerintahan Jokowi Tergesa-Gesa Putuskan Proyek KA Cepat

EmplasemenJumat, 5 Februari 2016
Jokowi KA Cepat

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua PP Muhammadiyah Prof.Busyro Muqaddas mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK terkesan terburu-buru saat mengambil keputusan soal kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Proyek senilai Rp78 triliun itu banyak mengundang pro dan kontra. Dan dikhawatirkan bisa merugikan negara jika sampai macet tengah jalan,” kata Busro saat memberikan kata pengantar dalam Diskusi Publik Pro Kontra Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Dampaknya, lanjut dia, banyak hal penting yang tidak sempat dicermati oleh publik. Padahal, kebijakan soal kereta cepat ini akan berdampak langsung pada semua elemen sosial kemasyarakatan.

“Untuk proyek dengan dana Rp 78 triliun itu, publik punya hak untuk informasi. Jangan sampai tidak ada transparansi,” tukas Busro.

Busyro Muqoddas, berpandangan, masyarakat selama ini kurang dilibatkan dalam pengambilan setiap keputusan perihal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selama ini, jelas Busro, Muhammadiyah menilai, diskusi kereta cepat berada di tingkat elite sehingga masyarakat tidak merespons kebijakan ini.

“Kami tidak pernah baca MoU-nya seperti apa. Kalau proyeknya macet di tengah jalan seperti apa, kami tidak pernah tahu,” ujar Busyro lagi.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah mengisiasi diskui publik mengenai proyek KA Cepat Jakarta-Bandung untuk memberikan edukasi ke masyarakat sampai ke tingkat bawah.

“Jangan sampai hanya diketahui kelompok elit, namun jika ada kerugian APBN yang nota bene uang rakyat dijadikan jaminannya,” tandas Busro.

Sebelumnya, langkah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau upacara meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai terburu-buru.

Setelah diresmikan, berbagai polemik justru muncul terkait proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Polemik yang muncul, antara lain, izin pembangunan belum dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Belakangan, diketahui pula, kereta api cepat Jakarta-Bandung menelan biaya jauh lebih mahal ketimbang proyek serupa di Iran.(helmi)