Angkasa Pura 2

Kemenhub Terbitkan Aturan Baru Keagenan Kapal

DermagaSelasa, 9 Februari 2016
Kapal_Bull_Papua

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal. Permenhub ini telah diundangkan 28 Januari 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan diterbitkannya peraturan ini maka pengusahaan keagenan kapal, selain dapat dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), juga dapat dilakukan oleh perusahaan nasional keagenan kapal,” kata Kepala Bagian Organiasi dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bambang Sutrisna melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila suatu kapal asing berlabuh di Indonesia maka perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut harus menunjuk perusahaan lain untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan dimaksud. Kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia tersebut dinamakan usaha keagenan kapal.

“Sebelumnya, kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL dan harus memiliki kapal sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan dan pengembangan armada,” katanya.

Namun saat ini, terkait dengan persyaratan perizinan usaha, dalam PM 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa perusahaan nasional keagenan kapal wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan lain, perusahaan harus memiliki modal usaha berupa moda dasar paling sedikit 6 Miliar dan modal disetor paling sedikit 1,5 Miliar.

Selanjutnya Dirjen Perhubungan Laut melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Jika berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) akan diterbitkan dan berlaku selama perusahaan nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahannya dan dievaluasi setiap dua tahun sekali oleh Dirjen Perhubungan Laut.

Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggungjawab terhadap kapal asing dan kapal berbendera nasional yang diageninya selama berada di Indonesia serta berhak menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan.

“ Jika perusahaan keagenan kapal melanggar ketentuan yang telah disepakati maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut,” kata Bambang. (aliy)

loading...
  • yufa yulinur

    menerima pembuatan surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) hubungi ke nomor 081275663800