Angkasa Pura 2

Menhub Jonan Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Tertulis dengan Jelas

EmplasemenSelasa, 9 Februari 2016
Kereta-cepat

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar ditulis dengan jelas kapan tanggal konsesi itu mulai berlaku dan kapan berakhir . Kemenhub tidak mau pemerintah akhirnya tersandera akibat ketidakjelasan kapan konsesi itu dimulai dan kapan berakhir.

“Jangan sampai (waktu konsesi) tidak tertulis dengan tegas,” katanya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Meskipun demikian, Menhub Jonan mengaku akan berusaha mempercepat proses berbagai perizinan dan perjanjian penyelenggaraan prasarana Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

“Kita berusaha (memproses perizinan) secepat-cepatnya,” kata Jonan.

Groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dilakukan pada 21 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan groundbreaking itu hanya dilengkapi dengan tiga izin yaitu izin trase, izin penetapan badan usaha perkertaapian, dan izin lingkungan (amdal) terhadap lokasi yang dijadikan groundbreaking tersebut yang jaraknya baru sekitar 5 kilometer.

Sedangkan izin usaha penyelenggaraan prasarana kerkeretaapian, izin pembangunan, termasuk di dalamnya perjanjian konsesi masih belum diterbitkan karena masih dalam proses pembahasan antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan Kementerian Perhubungan.

Pemerintah merencanakan Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung selesai pada 2018 dan diharapkan sudah mulai beroperasi pada 2019.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan proyek tersebut tidak dibiayai oleh APBN dan pemerintah tidak memberikan jaminan finansial.

Hal itu tertuang dalam Perpres 107 Tahun 2015 sehingga secara eksplisit Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek “business to business”.

Msekipun di Perpres Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimungkinan Menteri Keuangan memberikan jaminan finansial, tetapi Presiden sudah menegaskan bahwa untuk proyek itu tidak ada jaminan finansial dari APBN.

“Pemerintah hanya akan memberikan jaminan mengenai konsistensi kebijakan pembangunan KA Cepat,” kata Teten seperti dilansir Antara.

Menurut dia, Presiden menegaskan pentingnya transparansi, taat aturan dan akuntabilitas pembangunan KA Cepat itu yang harus dipatuhi oleh pelaksana pembangunan yaitu konsosrsiun yang tergabung dalam PT KCIC.

“Presiden meminta BPKP, BPK, KPK dan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan KA Cepat itu,” kata Teten.

Sementara itu Dirut PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, pihaknya terus berupaya melengkapi perizinan proyek tersebut.

“Kami akan lengkapi perizinan, diskusi terkait izin sudah sekitar 10 kali. Kami intensif untuk menyeelesaikannya,” kata Hanggoro. (aliy)