Angkasa Pura 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Minta Hakim Hadirkan KKP

Kelautan & PerikananJumat, 12 Februari 2016
Nelayan_Jakarta

JAKARTA (beritatrans.com) – Para Penggugat reklamasi Teluk Jakarta meminta hakim untuk memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan keterangan tentang dampak buruk proyek reklamasi. Permintaan itu disampaikan dalam sidangan lanjutan gugatan reklamasi, Kamis (11/2/2016).

“Permohonan ini terkait dengan prosedur, kewenangan dan dampak buruk lingkungan dari reklamasi yang telah dilanggar oleh Pemrov DKI Jakarta dan Pihak PT Muara Wisesa. Mulai tidak adanya rekomendasi Kementerian terhadap reklamasi dengan luasan diatas 25 hektare, tidak berdasarkan atas RZWP3K, serta perubahan arus yang dapat menggerus Pulau Onrust yang bersejarah,” kata Martin Hadiwinata dari DPP Kesatuan Nelayan Trasdisional Indonesia (KNTI) melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Menurutnya, KKP telah menerbitkan hasil kajiannya terhadap pengelolaan Teluk Jakarta yang akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan perairan Teluk Jakarta.

Selain itu, dalam persidangan kali ini penggugat mengajukan dua orang saksi fakta. Pertama adalah Ketua Pengurus Koperasi Mina Jaya dan Ketua RW 11 Muara Angke yang merupakan kantong nelayan tradisional skala kecil.

Dalam kesaksian yang diajukan oleh saksi Safrudin Baso sebagai ketua Koperasi Mina Jaya dengan 2.500-an anggota sepanjang Teluk Jakarta menunjukkan tiadanya konsultasi publik yang partisipatif dalam proyek reklamasi. Sejak berjalannya proyek reklamasi, terjadi dampak ekonomi yang menurunkan pendapatan nelayan yang berimbas kepada kemampuan membayar pinjaman koperasi.

Koperasi Mina Jaya sendiri memiliki 60% anggota nelayan berkategori nelayan skala kecil (<5GT) yang terdampak langsung dengan adanya reklamasi. Namun tidak pernah sekalipun Ketua Koperasi maupun jajarannya diundang dalam konsultasi publik maupun sosialisasi proyek reklamasi.

Saksi kedua H. Khafidin Ketua RW 11 Muara Angke, yang menunjukkan tiadanya transparansi dalam proses Amdal. Saksi Ketua RW 11 pernah diundang pada tahun 2012 tetapi tidak dijelaskan mengenai dampak buruk lingkungan hidup proyek reklamasi.

Dalam proses pertemuan pada 2012 tersebut, saksi dengan tegas telah menyatakan penolakan terhadal proyek reklamasi. Kemudian 3 bulan berselang diundang kembali namun tidak dijelaskan mengenai kerangka AMDAL dan hasil AMDAL termasuk Surat Keputusan Kelayak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

“Hal ini menunjukkan tidak transparannya pemerintah dalam proses terbitnya izin reklamasi,” kata Martin. (aliy)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari