Angkasa Pura 2

Aher Tidak Mau Proyek Kereta Cepat Merusak Lingkungan

EmplasemenSabtu, 13 Februari 2016
Ahmad-Heryawan

JAKARTA (beritatrans.com) – Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan pihaknya tidak mau proyek kereta cepat Jakarta – Bandung merusak lingkungan. Untuk itu ia berjanji akan mengontrol ketat segala yang berkaitan dengan lingkungan agar tidak rusak karena proyek tersebut.

“Kereta cepat memang proyek nasional. Itu harus dilanjutkan. Tetapi jangan sampai merusak lingkungan,” kata Aher, panggilan akrab Gubernur Jawa Barat usai bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Aher mengatakan, proyek kereta cepat harus menguntungkan bagi perekonomian nasional, khususnya masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, Aher mengaku pihaknya akan mengontrol penuh kegiatan tersebut.

Seperti diberitakan Antara, sebelumnya pakar vulkanologi Surono meminta analisis mengenai dampak lingkungan kereta cepat Jakarta-Bandung dikaji kembali mengingat trasenya melintasi patahan Cimandiri yang berpotensi gempa.

Surono mengatakan pada patahan tersebut berpotensi gempa yang kemungkinan terjadi dalam periode 100 tahun.

“Kita harus memperhitungkan risikonya, karena kemungkinan terjadi gempa pada periode 100 tahun,” katanya.

Dia mengatakan bukan hanya gempa bumi tetapi wilayah Bandung Barat tersebut rawan longsor dan bencana lainnya.

“Jadi ini tidak bisa ditawar,” katanya.

Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup M Nasrul menuturkan trase tersebut juga melintasi hektaran sawah dan hutan produksi, sehingga amdal perlu dikaji kembali.

“Amdal ini harus mempertimbangkan kelangsungan sumber daya, terutama padi dan alih fungsi lahan, pembangunan kereta cepat ini mengancam ketersediaan air di beberapa kota,” katanya.

Terkait adanya kawasan terpadu atau “transit oriented development” (TOD), menurut dia, tidak akan terlalu berkontribusi pada masyarakat sekitar.

“Kawasan itu kan untuk kalangan menengah atas, sementara masyarakat di sekitar rata-rata menengah bawah dan mereka tidak perlu terburu-buru pergi dengan kereta cepat, yang seperti itu masyarakat kelas atas yang kesibukannya padat,” katanya.

Hal senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai sesuai undang-undang seharusnya amdal dilakukan dalam jangka waktu minimal satu tahun.

“Perlu diulang amdalnya karena yang kemarin itu sangat singkat,” katanya. (aliy)