Angkasa Pura 2

Bappenas: Era SBY, Rencana Kereta Cepat Bukan Jakarta – Bandung

EmplasemenSabtu, 13 Februari 2016
Kereta-cepat

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap bahwa rencana pemerintah membangun kereta cepat sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2008. Bappenas membantah kalau kereta cepat itu proyek terburu-buru.

“Kereta cepat, walaupun cepat, tapi tidak terburu-buru disiapkan. Selama ini, seolah-olah, sekonyong-konyong. Ini sudah disiapkan dari 2008,” kata Direktur Transportasi Kementerian PPN Bambang Prihartono di kantornya, Jumat (12/2/2016).

Memang Bambang prihartono mengakui, rencana pembangunan kereta cepat era Presiden SBY bukan dari Jakarta – Bandung, melainkan Jakarta – Surabaya.

Pada waktu itu, substansi pembicaraan antara kementerian dan lembaga terkait dengan proyek kereta cepat, bukanlah rute Jakarta-Bandung, melainkan rute Jakarta-Surabaya. Tetapi karena target pertumbuhan yang dipatok pemerintahan Presiden Joko Widodo cukup tinggi, maka proyek kereta cepat diubah menjadi Jakarta – Bandung.

“Itu (target pertumbuhan tinggi) menjadi salah satu alasannya,” kata Bambang.

Pada saat itu, ada jaminan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait dengan keberlangsungan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya.

“Tapi, waktu itu semua bergantung pada pemerintahan saat itu. Pertimbangan politis, dan dana cukup besar. Tetapi, ada dana lain juga yang dibutuhkan untuk kegiatan lainnya, sehingga belum bisa diimplementasikan,” kata Bambang.

Ketika pemerintahan berganti, lanjut Bambang, otomatis itu memengaruhi pola kebijakan yang diambil, termasuk perubahan rencana proyek kereta cepat.

Selain itu, kata Bambang, pemeritahan Presiden Joko Widodo pun tidak bisa mengandalkan Indonesia Timur untuk mencapai target-target pertumbuhan yang tinggi, melainkan masih tetap mengandalkan Pulau Jawa.

“Di mana kita bisa tumbuh 5-6 persen? Pasti berada di Jawa. Kalau Indonesia Timur, tidak mungkin akan sebesar itu, dan ada keterbatasan. Jadi, yang diandalkan adalah Pulau Jawa, sehingga perlu investasi besar. Dampaknya ke mana-mana,” kata Bambang. (aliy)