Angkasa Pura 2

Membeli Layanan Transportasi Umum Di Daerah

KoridorMinggu, 14 Februari 2016
angkutan umum massal

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Upaya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengundang Gubernur se-Indonesia sebagai kepanjangan pemerintahan di daerah untuk memberi masukan terhadap layanan transportasi umum di daerah merupakan langkah maju dan patut diapresiasi.

“Senggat jarang dilakukan menhub sebelumnya. Biasanya menhub hanya mengumpulkan Kadishub dengan harapan dapat diteruskan ke kepala daerah masing-masing,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno,ST,MT kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Minggu (14/2/2016).

Namun begitu, lanjut dia dalam 10 tahun terakhir (usaha Menhub itu) tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun sudah cukup banyak bantuan dari Kemenhub yang diberikan ke daerah untuk meningkatkan kinerja transportasi umum.

“Fakta di berbagai daerah terkini, kinerja transportasi umum di daerah justru makin terpuruk di berbagai daerah di Tanah Air,” jelas Djoko.

Padahal, menurut Djoko, Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau masyarakat.

Berdasarkan UU No.22/2009 tentanh LLAJ, tandas Djoko, Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara (pasal 139 ayat 1)

Dikatakan Djoko, penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (psl 139 ayat 4).

“Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.74/2014 ps 79 (2) tentang Angkutan Jalan, badan hukum Indonesia dapat berbentuk BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi,” papar Ketua MTI Jawa Tengah itu.

Sementara, dalam pasal 185 (1) UU 22/2009 LLAJ, angkutan umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah Kurang Tertarik

Membeli layanan jasa transportasi umum (buy the service), menurut Djoko, menjadi konsep yang diterapkan di daerah. “Cuma kelemahannya, para kepala daerah kurang tertarik dengna program ini,” kritik Djoko.

“Mereka lebih tertarik dengan program fisik, seperti membangun jalan tol, bandara, jalan layang, terowongan, jalan lingkar yang cepat terwujud,” kilah Djoko.

Dia menambahkan, program penataan transportasi umum, program miskin dan “kurang gizi”. Selain itu juga ribet dan banyak urusan yang haruss ditangani.

“Program ini penuh intrik dan konflik, jarang kurun 5 tahun sudah kelihatan hasilnya. Padahal kepala daerah hanya mempunyai waktu selama 5 tahun,” terang Djoko.(helmi)

loading...