Angkasa Pura 2

Karyawan Pelindo II Tuntut Kenaikan Gaji & Evaluasi Pos PMO

DermagaFriday, 19 February 2016

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ribuan karyawan Pelindo II yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) mendesak manajemen agar menaikkan gaji mereka karena sudah 3 tahun tidak pernah ada kenaikan. Mereka juga menuntut ‘Tunjangan Awal Tahun’ dibayar 1 Maret 2016.

Selain itu SPPI juga minta manajemen Pelindo II menghapus pos-pos tidak penting yang selama ini menghabiskan banyak anggaran tapi hasil kerjanya tidak jelas. Selain itu, mendesak menghentikan penggunaan konsultan asing dengan bayaran sangat mahal.

Ketua Umum DPP SPPI II, Nofal Hayin, didampingi Sekjen Dodi Nurdiana kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans mengatakan karyawan Pelindo II di 12 Cabang sudah tiga tahun ini tidak naik gaji. “Kita menuntut kenaikan gaji 25 % dari total pendapatan perbulan (take home pay),” tuturnya .

Dia mengatakan SPPI II juga menuntut agar manajemen meninjau ulang pos tidak jelas fungsinya seperti Project Management Officer (PMO). Karena dinilai hanya menghabiskan uang perusahaan dan hasil kerjanya tidak jelas.

Menurut Nofal, selain gaji tinggi pejabat (non struktural), PMO banyak menghamburkan uang perusahaan. Contohnya, sekarang ini lebih dari 10 pejabat PMO bersama Dirop Pelindo II sedang berada di Dubai. “Apa misinya?Nggak jelas,” cetusnya.

Soal penggunaan konsultan, Dodi mengemukakan contoh lain pemborosan uang perusahaan. Misalnya seorang konsultan bernama David Wignal dibayar oleh Pelndo II Rp6.276.732.855/ tahun. Dari hasil pemantauan SPPI ada 10 konsultan dibayar antara Rp1-6 miliar per tahun.

Sedangkan gaji karyawan tidak diperhatikan. Seorang karyawan Pelindo II, yang minta tak disebut identitasnya, mengatakan dengan klas jabatan 12 pengalaman 10 tahun, dia
menerima gaji sekitar Rp 7 juta/bulan.

SPPI II minta Plt Dirut Pelindo Ii, Dede Martin mengembalikan tata kelola perusahaan sesuai Good Corporate Governance (GCG) antara lain pengeluaran uang perusahaan sesuai dengan ketentuan BUMN.(wilam)