Angkasa Pura 2

HIPMI Usulkan Pemerintah Tetap Gandeng Jepang Garap KA Cepat

EmplasemenSenin, 22 Februari 2016
Pengunjung mengamati miniatur kereta cepat dalam Pameran Kereta Cepat Dari Tiongkok di Jakarta

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pengusaha anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merangkul Jepang untuk tetap terlibat pada proyek infrastruktur dan transportasi di Indonesia. Hal ini tetap perlu dilakukan usai Jepang gagal meraih proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menangkap kekecewaan yang berat dari Jepang terkait kegagalan menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Baru-baru ini, Bahlil menggelar kunjung kerja ke Jepang selama sepekan.

“Ada kekecewaan yang berat dari Jepang, termasuk pemerintahnya. Itu yang kita tangkap. Makanya kita usul agar Bapak Presiden memulihkan kepercayaan Jepang kepada kita dengan merangkul dalam berbagai proyek pembangunan lainnya,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/2/2016).

Dia mengatakan kekecewaan tersebut lantaran Jepang yakin sekali bahwa Indonesia akan memilih negaranya menjadi mitra strategis dalam pembangunan transportasi kereta cepat Jakarta Bandung. Ini karena Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam membantu pembangunan Indonesia sejak 1970-an.

“Ini bukan soal hanya persaingan kedua negara, atau persaingan bisnis. Tapi Jepang kan sudah terbukti menjadi mitra strategis kita dalam membangun infrastruktur sejak lama. Bukan ujuk-ujuk datang bawa proposal. Dia yakin kita teman sejatinya,” papar Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Indonesia akhirnya lebih memilih perusahaan asal China untuk menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah memasukan proyek tersebut dalam agendanya untuk mengejar proyek-proyek infrastruktur di luar negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestiknya.

Pemerintah menyatakan, memilih perusahaan China karena proyek tersebut merupakan kesepakatan business to business (b to b) dan tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hipmi menilai, proyek tersebut memang feasible secara ekonomi-politik, selagi tidak menggunakan APBN dan tidak merugikan atau menghilangkan aset negara di perusahaan negara yang menjadi mitra perusahaan China tersebut. Proyek kereta super cepat tersebut diperkirakan menelan biaya Rp 78 triliun atau sekitar 635,8 miliar yen (US$ 4,3 miliar).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, peranan Jepang dalam membangun perekonomian Indonesia selama ini tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Salah satu ciri khas investasi Jepang di kita itu dia sifatnya jangka panjang, masuk ke sektor riil, dia berani bangun manufatur otomotif, dan dia masuk dalam labor intensive. Dia serap banyak tenaga kerja. Komitmennya jangka panjang dan memberi nilai tambah pada perekonomian,” tegas Bahlil.(hel/lipt)