Angkasa Pura 2

Kepala Otoritas Pelabuhan Priok Minta Semua TKBM Miliki Sertifikasi Keterampilan

DermagaMonday, 22 February 2016

JAKARTA (Berita Trans.com) –Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok harus memiliki sertifikasi keterampilan agar mampu bersaing dengan buruh buruh asing pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekarang ini.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Capt. Arifin Soenardjo mengatakan dia sudah membahas masalah pelatihan TKBM ini dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Pelindo II.

Jika tidak memiliki sertifikasi keterampilan dikhawatirkan TKBM yang ada nantinya hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sementara lapangan pekerjaannya diambilalih oleh buruh dari negara anggota Asean lainnya, kata Arifin kepada Berita Trans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, Senin (22/2/2016) di kantornya.

UPAH TKBM MASIH BELUM FINAL

Ditanya soal upah TKBM 2016, Arifin mengatakan hingga kini masih dibahas antara Koperasi TKBM dan APBMI Wilayah DKI Jakarta.”Ini sekarang baru mau dirapatkan ,” tambahnya.

Memurut catatan Berita Trans.com, pembahasan upah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok 2016 berlangsung alot. Karena terjadi perbedaan
sangat jauh antara usul TKBM melalui koperasi dengan kesanggupan APBMI/JICT, Koja dan Graha Segara.

Contohnya, Koperasi TKBM mengusulkan upah untuk (JICT, Koja dan Graha Segara) Rp178.919 /TKBM/Shift, tapi hanya ditawar Rp166.000.

Untuk upah TKBM terminal konvensional diusulkan Rp 176.919 /TKBM/Shift. Tapi dari pembahasan yang berkembang antara Koperasi TKBM dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), mereka hanya menawar Rp 158.000/TKBM/Shift.

Menanggapi ini , Arifin Soenardjo mengimbau TKBM, APBMI , JICT, Koja mau pun Graha Segara agar tidak sama sama ngotot mempertahankan sikap masing masing. “Kita harapkan ada kesepakatan upah 2016 dengan mempertimbangkan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok saat ini.”

Sementara itu, sejumlah buruh menyesalkan dalam pembahasan upah 2016 koperasi TKBM tidak mengajak serikat TKBM dalam perundingan. Padahal, dalam KM 35 /2007, TKBM harus dilibatkan dalam pembahasan upah. ( wilam)