Angkasa Pura 2

ALFI DKI: Perlu Payung Hukum Untuk Tertibkan Tarif Pelayanan Kontainer LCL Secara Tegas

DermagaSelasa, 23 Februari 2016

JAKARTA (Berita Trans.com)- Diperlukan payung hukum setingkat Keputusan Menteri Perhubungan jika benar benar ingin menertibkan tarif pelayanan jasa barang pada kontainer less than container load (LCL) di Pelabuhan Priok, baik komponen tarif pergudangan (Lini II) maupun komponen tarif forwarding.

Sekjen DPW ALFI DKI, Adil Karim mengatakan kalau ada payung hukum bila ditemukan ada perusahaan forwarding memasang komponen tarif mengada -ada bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

“Tapi kalau hanya tarif kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa yang disetujui oleh Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) sanksinya tidak bisa tegas,” kata Adil kepada Berita Trans.com dan tabloid mingguan Berita Trans di Tanjung Priok, kemarin.

Adil mengatakan pelayanan jasa barang kontainer LCL memilki dua tarif yaitu tarif pergudangan atau Lini II komponennya meliputi: delivery, mekanis , cargo shifting, surveyor, penumpukan, administrasi , behandle dan surcharge. Sementara komponen tarif forwarding meliputi; service charges, DO fee, agency fee dan administrasi fee.

Sejak tarif kesepakatan antara penyedia (antara lain ALFI) dan pengguna jasa (antara lain GINSI) habis tahun 2010 dan tak pernah diperbarui muncul komponen tatif liar baik di Lini II mau pun pada tarif forwarding sehingga biaya menjadi sanggat mahal.

TARIF LINI II

Khusus untuk tarif Lini II (pergudangan) yang tengah dibahas saat ini, Adil Karim mengatakan pihaknya sudah memberikan masukan pada Otoritas Pelabuhan (OP).

“ALFI DKI setuju menghapus komponen cargo shifting (pergerakan barang) karena dianggap tumpang tindih dengan komponen delivery. Sementara untuk tarif forwarding menghapuskan komponen devanning (pecah pos) karena dianggap tak ada pelayanannya,” ujar Adil Karim.

Sementara Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Arifin Soenardjo ditanya soal tarif Lini II mengatakan masih menunggu usulan dari penyedia (ALFI, Asdeki (Asosiaai Depo Petikemas Indonesia ), Aptesindo (Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia), dan pengguna jasa (GINSI). (wilam)