Angkasa Pura 2

Daeng: Awas, Pemerintahan Jokowi Akan PHK Jutaan PNS

Ekonomi & Bisnis SDMRabu, 24 Februari 2016
Salamudin_daeng__AEPI

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Seiring pelemahan ekonomi dan krisis yang dihadapi Indonesia sekarang ini, tidak hanya buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintahan Jokowi akan melakukan PHK terhadap sekitar 25 persen dari Pegawai negeri Sipil (PNS) yang ada. 

“Rencana ini sekaligus sebagai jawaban pemerintah Jokowi atas tuntutan tenaga honorer yang melakukan demonstrasi di istana negara beberapa waktu lalu,” kata Salamuddin Daeng pendiri Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Sebagaimana diketahui, lanjut Daeng, bahwa demonstrasi tersebut menelan korban jiwa.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandy mengatakan, pihaknya akan melakukan perampingan Aparatur Sipil Negara‎ demi efisiensi anggaran APBN.

“Sehingga Yuddy Chrisnandi menargetkan pemberhentian 1 juta PNS dalam masa masa Pemerintahan jokowi. Saat ini terdapat 4,51 juta PNS di pemerintah Pusat dan Daerah,” papar Daeng lagi.

Pemerintah Jokowi, menurut Daeng, beralasan bahwa PHK tersebut dibenarkan oleh Undang Undang yang mengatur aparatur sipil negara (UU ASN).

“Pemangkasan PNS ini Menurut Yuddy akan mencerminkan Pemerintahan yang efisiensi, dikarenakan untuk membayar PNS dananya mencapai Rp462 triliun,” papar Daeng.

‎Sementara tahun 2016, menurut Daeng, tampaknya Pemerintah tidak akan sanggup mencapai target pengeluaran dalam APBN senilai Rp2200 triliun, seiring menurunnya harga minyak dan harga komoditas.

“Menteri Keuangan Bambang S.Brojonegoro sudah berencana akan kembali menambah hutang pemerintah Rp600 triliun dalam tahun 2016. Sehingga cara termudah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan PHK terhadap PNS,” terang Daeng.

Oleh karenanya, tambah aktivis muda itu, anggota PNS seluruh Indonesia harus bersiap siap karena pemerintahan Jokowi akan menempuh berbagai macam cara dalam menghemat APBN demi menyiapkan uang dalam jumlah besar untuk proyek komersialisasi atau berdagang infrastruktur.

“Pemerintahan ini tidak hanya mencabut semua subsidi namun juga akan memecat satu juta PNS,” tegas Daeng.(helmi)

loading...