Angkasa Pura 2

PPNS Ditjen Hubla Jerat Tersangka Kasus Kapal MT Kraton Dengan Pasal Berlapis

DermagaRabu, 24 Februari 2016
IMG-20160214-WA032_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan akan menjerat para tersangka kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh MT Kraton dengan pasal pasal berlapis. Hal ini dilakukan agar lebih membawa efek jera terhadap para pelaku karena hukumannya bisa maksimal.

“Kami tidak hanya mengenakan pasal pelanggaran SPB (Surat Persetujuan Berlayar), tetapi juga pasal-pasal lain,” kata Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Kolonel Laut (KH) Ir. Akhmad Sudarto, M.T kepada beritatrans dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

IMG-20160222-WA030

Akhmad mengatakan, penambahan pasal tuduhan tersebut diputuskan usai gelar perkara dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pihak kejaksaan meminta agar penyidik kasus kapal MT Kraton tidak hanya menjerat tersangka dengan pasal pelanggaran SPB dan pengangkutan barang berbahaya yaitu pasal 323 dan pasal 294 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Penyidik kasus MT Kraton Al Huda mengatakan, untuk saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu nakhoda kapal MT Kraton Rifai Avin. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Termasuk pemilik kapalnya.

“Proses penyidikannya masih terus kami lakukan, termasuk pendalaman-pendalaman. Jadi masih ada kemungkinan tersangka lain. Tergantung hasil pedalaman nanti,” kata Al Huda.

Untuk sementara, penyidik mengenakan Pasal 323 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun dan denda Rp600 juta.

Selain itu akan dijerat juga dengan pasal 302 UU Pelayaran dengan ancaman kurungan pidana maksimal 3 tahun dan denda Rp400 juta. Juga dijerat Pasal 294 UU Pelayaran dengan ancaman penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp300 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya petugas patroli KPLP Kelas I Tanjung Priok menangkap kapal MT Kraton di perairan Bojonegara, Banten karena berlayar tanpa SPB. Selain itu, seluruh dokumen kapal juga sudah kadaluwarsa. Bahkan Anak Buah Kapal (ABK) yang dipekerjakan di kapal tersebut, termasuk nakhodanya tidak disijilkan.

Untuk kepentingan proses penyidikan, KPLP Tanjung Priok telah melakukan penyitaan terhadap kapal MT Kraton termasuk barang muatannya berupa minyak sebanyak 1.000 M/T. Saat ini kapal MT Kraton disandarkan di dermaga KPLP Tanjung Priok Jakarta. (aliy)