Angkasa Pura 2

Pakar: Operasi Simpatik Yang Kurang Mengena

Aksi Polisi KoridorMinggu, 28 Februari 2016
Djoko setijo

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Terhitung mulai tanggal 1-21 Maret 2016 (21 hari) jajaran Polri seluruh Indonesia secara serentak melaksanakan Operasi Simpatik. Dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, surat izin mengemudi (SIM), spektek sepeda motor yang tidak sesuai aturan, helm, dan lain sebagainya.

“Setiap tahun, jajaran Polri melakukan beragam jenis operasi dalam upaya menertibkan pengguna jalan, termasuk upaya menurunkan angka kecelakaan di jalan raya,” kata Pakar transportasi dan kepala Lab Transportasi Unika Soegojopranoto Semarang Djoko Setijowarno,ST, MT kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Minggu (28/2/2016).

“Kendati begitu, apakah menurun angka kecelakaan,” tanya Djoko. Ternyata tidak, karena kecelakaan bukan hanya tugas Polri semata. “Jalan raya masih menjadi pembunh potensial. Bahkan lebih besar dibandingkan korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,” kilah Djoko.

Di daerah ada Dishubkominfo yang mempunyai andil pula. Untuk tujuan tersebut (menurunkan angka kecelakaan), jelas Djoko, mereka bisa dilibatkan secara aktif.
“Dalam kasus ini, bisa meniru cara-cara Dishubkominfo Kota Surakarta turut serta menurunkan angka kecelakaan dan menertibkan pengguna jalan,” papar dia.

Kecelakaan di jalan itu, papar Djoko banyak penyebabnya. Data Kepolisian sduah sering menyebutkan, hamper 60% kecelakaan itu disebabkan oleh factor manusia (human error). “Akar masalahnya tidak disentuh serius, yakni cara mendapatkan SIM yang benar,” sebut Djoko.

Belajar Dari Belanda

Untuk mengeluarkan surat izin mengemudi (SIM), tambah Djoko, Indoensia bisa belajar dari kebijakan Pemerintah Belanda. Sangat seleksif dan berwawasan kompetensi. “SIM hanya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan miliki komptensi untuk mengemudi,” papar Ketua MTI Jawa Tengah itu.

“Di Belanda butuh dua tahun untuk ikut ujian mengambil SIM. Selama dua tahun tersebut wajib ikut pelatihan mengemudi kendaraan dan tata tertib berlaku lintas yang benar dengan membayar 2.000 Euro (dengn kurs, 1 Euro setara Rp15.000) setara Rp30 juta,” tandas Djoko.

Jumlah tersebut, lanjut dia, belum termasuk uang pendaftaran ambil SIM. Jika tidak lulus, wajib ikut pelatihan lagi. Semua ini dilakukan, karena menyangkut keselamatan di jalan raya. Sementara, untuk Usaha Menengah dan kecil (UKM) minimal membayar sekitra 1.600 Euro (setara Rp24 juta).

“Bandingkan dengan cara mendapatkan SIM di Indonesia. Meski sudah ada reformasi SIM, namun belum serius. Terkadang di beberapa tempat masih ada oknum (aparat atau anggota masyarakat) yang bermain,” terang Djoko lagi.

Jika serius, bisa menyontoh Korea, dalam kurun 20 tahun bisa menurunkan 60%’ angka kecelakaan. “Angkanya rata rata mencapai penurunan 3% per tahun,” urai Djoko.

Apabila ingin sungguh, lebih mantap uang operasi dibuat untuk menambah kesejahteraan anggota Polisi. “Selanjutnya, membenahi sistem pengambilan SIM yang belum serius. Ini akar masalahnya yang harus diurus serius,” cetus Djoko.

Polri juga harus berani usul ke Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang kebijakan sepeda motor. Jangan hanya berfikir kepentingan, tapi kedepankan tanggungjawab.

“Pasalnya jumlah korban kecelakaan yang meregang nyawa di jalan sudah mencapai lebih 80 orang tiap hari. Bandingkan dengan korban penyalahgunaan narkoba yang baru 50 orang tewas per hari, negara sudah mennyatakan darurat narkoba,” tukas Djoko.

Menegakkan aturan keselamatan di jalan raya guna menekan angka keselamatan di jalan semaksimal mungkin. Korban meninggal sia-sia di jalan sangat ebsar bahkan melebihi korban narkoba.

“Kalau begitu, kapan negara menunjukkan dan menyatakan Indonesia juga dalam kondisi darurat Kecelakaan lalu Lintas,” tandas Djoko.(helmi)

loading...