Angkasa Pura 2

ALFI DKI Berharap Tarif Pelayanan Jasa Barang Pada Kontainer LCL Segera Terealisasi

DermagaSenin, 29 Februari 2016

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan tarif pelayanan jasa barang pada kontainer LCL (less than container load) atau tarif Lini II di Pelabuhan Tanjung Priok segera terealisasi.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Widijanto didampingi Sekjen Adil Karim Senin (29/2/2016) mengatakan jika tarif pergudangan kontainer LCL berlarut larut tidak selesai yang paling rugi pemilik barang karena tidak ada kepastian dalam berusaha. Dampaknya secara nasional biaya logistik tetap tinggi.

Sekarang ini tarif pelayanan jasa barang pada kontainer LCL berbeda beda, sehingga sanggat bisa terjadi jenis barang dan volumenya sama tapi tarif jasa pelayanan berbeda. “Kacau kalau tidak ada tarif resmi. Tarif di lapangan jadi liar,” kata Widijanto kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Tans.

Widijanto mengatakan ALFI sudah mengimbau kepada penyedia jasa agar sebelum keluar tarif baru tetap menggunakan tarif lama 2010. Tapi praktek di lapanggan sulit dikendalikan, tuturnya.

Untuk mempercepat terbitnya tarif pergudangan kontainer LCL , tambahnya, dalam minggu ini ALFI sebagai penyedia jasa akan berupaya menemui Gabunggan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) sebagai pengguna jasa dan asosiasi terkait lainnya untuk mencari kesepakatan besaran tarif tersebut.

Langkah ini sesuai dengan arahan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok melalui suratnya baru baru ini yang minta agar ALFI mensosialisasikan tarif usulan ALFI kepada asosiasi terkait.

Tatif yang diusulkkan ALFI kepada OP yaitu untuk tarif pergudangan menghilangkan komponen cargo shifting (pergerakan barang ) dan untuk tarif forwarding (local charges ) menghapus komponen devanning (pecah pos).

Widijanto mengatakan selama belum ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa tarif lini II yang sudah lima tahun tidak diperbaharui tidak bakal terbit. Karena OP hanya menuangkan isi kesepakatan dalam putusan.

Sementara, GINSi minta tidak hanya mengurangi komponen tarif tapi dievaluasi besaran tarifnya .”Intinya GINSI minta besaran tarifnya dievaluasi lagi untuk menurunkan biaya logistik,” kata Sekjen BPP GINSI, Ridwan TE. (wilam)