Angkasa Pura 2

Syahbandar Tanjung Priok Pelopori Pelayanan Online Pendaftaran Kapal

DermagaSelasa, 1 Maret 2016
IMG-20160301-WA0028

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Satu lagi ‘revolusi’ pelayanan digelar Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk kali pertama di Indonesia, Selasa (1/23/2016), meluncurkan layanan online untuk seluruh pengurusan pendaftaran kapal.

“Pelayanan terbaru dalam rangka memangkas rantai birokrasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah Bapak Menteri Perhubungan dan sekaligus melaksanakan surat Dirjen Perhubungan Laut No. PK.204/I/2/DJPL-20I6,” ungkap Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, Capt. Sahatua P Simatupang.

Dia mengemukakan program sistem online ini menjadi momentum penting dalam percepatan layanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan keterbukaan publik. Dari sisi keamanan, dokumen para pemilik kapal ini akan lebih terjamin.

“Di tengah eskalasi pelayanan yang sedemikian tinggi, dimana pertumbuhannya sudah sulit dikejar dengan cara manual, maka Pak Menteri Perhubungan memerintahkan kami semua lakukan ekspansi layanan berbasis online,” kata Sahatua, Selasa (1/3) usai menyaksikan penandatanganan akte kepemilikan kapal antara Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Capt. Sudiono dan Kasie Status Hukum Kapal Syahbandar Utama Tanjung Priok, Kant Dicky dengan Dirut PT Agung Lisna Sakti, Salim Hermawan.

Sahatua menjelaskan, angka pertumbuhan pedaftaran kapal setiap tahun terus meningka. Bila dilihat dari sisi kapasitas, akan sulit mengejar percepatan bila masih menggunakan layanan manual. “Era-nya sudah beda, kita sekarang wajib menyesuaikan layanan kepada masyarakat dengan aplikasi teknologi, sehingga percepatan layanan yang kita inginkan dapat terwujud,” jelasnya.

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, kata Sahatua, bertekad, dalam waktu dekat ini seluruh pelayanan wajib menggunakan sistem online. Kalau teknologi ini tidak diadopsi, risikonya akan terus tertinggal dari negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkannya, terlebih pada era pasar global ASEAN (MEA) saat ini.

“Program ini akan dilanjutkan pada layanan sertifikasi kapal dan bentuk layanan lainnya secara berkelanjutan,”jelasnya.

Melalui layanan ini, lanjut Sahatua, kapal dapat dengan mudah dimonitor, sehingga para petugas dapat melakukan penegakan hukum secara cepat. “Dengan demikian, nantinya kita bisa tahu kapan kapal ini berpindah pemilik, dan kapan masuk dok untuk perawatan,”tambahnya,

Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Syahbandar Utama Tanjung Priok, Capt. Sudiono mengatakan, percepatan layanan secara online ini wajib dilaksanakan pada 43 pelabuhan pendaftar di seluruh Indonesia. Program ini selain akan memudahkan para pemilik kapal sekaligus memangkas tuntas kegiatan percaloan di pelabuhan paling sibuk di Indonesia itu.

“Pelayanannya sendiri kan sudah kami laksanakan sejak 16 Pebruari 2016,dan sekarang kita mulai penandatanganan kapal secara online yang pertama,”kata Sudiyono.

Menurutnya, layanan online ini adalah jawaban langsung atas tuntutan percepatan pelayanan para pemilik kapal. Dengan program layanan ini, para pemilik kapal yang akan mendaftar tidak perlu lagi datang ke kantor syahbandar tapi cukup dilakukan pada kantor masing-masing.

Kecepatan layanan dengan aplikasi teknologi, sekarang ini sudah menjadi keharusan yang tidak bisa lagi ditunda. Tuntutan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informasi untuk mempercepat pelayanan, khususnya bidang pendaftaran kapal sudah menjadi keharusan.

Hal itu dibenarkan Kasie Status Hukum Kapal, Kant Dicky, selaku pelaksana operasional dan berharap banyak program ini lebih menguntungkan masyarakat, khususnya pemilik. “Pelayanan ini kan kewajiban kami sebagai pelayan masyarakat,”jelasnya. (sam)