Angkasa Pura 2

MA Tolak PK PT Angkasa Pura II Soal Bandara Halim

BandaraSabtu, 5 Maret 2016
064299100_1413282717-Bandara_Halim_Perdanakusuma

JAKARTA (BeritaTrans) – Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali PT Angkasa Pura (AP) II dalam sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma. Informasi tersebut termaktub dalam laman website MA, Kamis (3/3/2016).

Sengketa yang terjadi, bermula saat adanya surat persetujuan bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan Dirjen Perhubungan Udara pada 5 Juni 1997. Dalam kesepakatan tersebut, pengelolaan bandara sipil diserahkan ke AP II. 

Selanjutnya disusul dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim.

Permasalahan sengketa mulai muncul saat Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) membuat perjanjian dengan perusahaan di bawah Lion Air Group, PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) lewat surat perjanjian Nomor Sperjan/10-09/03/01/Inkopau Nomor 003/JT-WON/PKS/II/2005 tentang Pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma pada 24 Februari 2005. Bermodal surat perjanjian ini, ATS menjadi pengelola baru bandara Halim.

Namun, ternyata, AP II belum mau menyerahkan pengelolaan bandara Halim tersebut, hingga ATS menggugat Inkopau dan AP II ke Pengadilan Negeri Jakarta Timus (PN Jaktim). Dalam permohonannya, ATS meminta siapa pun untuk mengosongkan aset di bandara Halim.

Putusan ini dikabulkan sebagian oleh PN Jakarta Timur pada 2 Mei 2011. AP II yang merasa dirugikan dengan ‘pengusiran’ itu pun mengajukan banding, tetapi tak berhasil.

Vonis ini kembali dikuatkan di tingkat kasasi oleh majelis kasasi yang terdiri dari Djafni Djamal dengan anggota Nurul Elmiyah dan Yakup Ginting pada 16 Juli 2014. (omy).

loading...