JAKARTA (BeritaTrans.com) Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si menegaskan, pendidikan dan pelatihan (diklat) calon pilot yang masuk mulai tahun 2015 harus menyelesaikan program pendidikannya dalam kurun 18 bulan. Mereka dididik dengan biaya dari APBN yang nota bene uang rakyat. Jadi harus dipastikan tepat guna dan tepat sasaran.Maksimal dua tahun mereka harus lulus dan sudah diwisuda. Kini, BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan menambah 51 pesawat latih baru dan sudah mulai datang ke STPI Curug, kata Tommy, sapaan akrab dia menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (8/3/2016).Dikatakan, selama ini proses diklat taruna penerbangan sedikit terhambat karena kekurangan pesawat latih. Mereka harus antre untuk latihan terbang karena jumlah pesawat latih yang terbatas. Ke depan, hal itu tak boleh lagi terjadi. Secara bertahap pesawat latih akan tiba di Indonesia dan kita menambah jumlah pesawat latih sampai 51 unit, jelas Tommy.Menurut dia, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) sudah menambah area terbang di berbagai daerah, seperti Rengat Riau, Palembang Sumatera Selatan, dan Cilacap Jawa Tengah. Ke depan akan menambah satu lagi yaitu di Bandar Lampung. Kini pesawatlatih taruna STPI bisa latihan terbang dan take off- landing di beberapa bandara setelit tersebut, papar Tommy.Jadi, tak ada alasan kekurangan pesawat latih serta area terbang yang terbatas. Semua program itu dilakukan secara bersamaan guna mempercepat proses diklat taruna penerbang sekaligus mempercepat ketimpangan kebutuhan pilot di dalam negeri, tandas Tommy.Seperti diketahui, papar dia, sampai tahun 2019 mendatang setiap tahun ada tambahan pesawat baru ke Tanah Air rata-rata 77 pesawat baru. Mereka itu praktis butuh kru untuk mengoperasikan dan BPSDM Perhubungan harus bisa mengantisipasi dan menyiapkan SDM penerbangan terutama pilot, teknisi dan kebutuhan lainnya. Intinya, menurut Tommy, semua proses diklat taruna penerbang khususnya di STPI Curug dan BPPP Banyuwangi harus selesai tepat waktu. Mereka mendidik taruna transportasi yang dididik dan dibiayai dengan subsidi negara. Mereka harus menjalani tepat waktu dan semua uang negara yang dikucurkan kesana tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik, tegas Tommy.(helmi)