Angkasa Pura 2

Pakar: Angkutan Umum Di Indonesia

KoridorSenin, 14 Maret 2016
Djoko smg

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

“Angkutan umum di selenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno pada BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Pemerintah disini, lanjut dia, termasuk Pemda yang wajib bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan wajib menyediakannya.

Merujuk UU No.22/2009 tentang LLAJ, papar Djoko, perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan (pasal 141).

“Sedang pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin dapat dilakukan oleh pemda sesuai lingkup mobilitas angkutan umum di wilayahnya,” papar Djoko.

Kendaraan bermotor umum yang telah diregistrasin menurut Djoko, dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan umum atas dasar usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum (pasal 73).

Batas Usia
Sementara, untuk mendapatkan SIM (surat izin mengemudi) kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum (pasal 77, ayat 4)

“Untuk mendapatkan SIM kendaraan bermotor umum, paling rendah usia 20 tahun (SIM A UMUM), usia 22 tahun (SIM B1 UMUM), usia 23 (B II UMUM,” terang Djoko.

Dia melanjutkan, persyaratan khusus bagi pengemudi angkutan umum adalah lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan tentang pelayanan angkutan umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengujian kendaraan bermotor, tata cara mengangkut orang dan atau barang (pasal 83).

“Sedang waktu kerja pengemudi angkutan umum paling lama 8 jam sehari. Setelah mengemudi selama 4 jam berturut turut wajib istirahat minimal 30 menit (pasal 30),” urai Djoko.

Standar Pelayanan Miminum (SPM) perusahaan angkutan umum yang tak patuh ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, pergantian pengemudi dapat dikenai sanksi administratif.

“Sanksi itu berupa peringatan tertulis, pemberian denda administratif, pembekuan izin, dan/ atau pencabutan izin (pasal 92),” tandas Djoko.

Selanjutnya, tambah dia, pengemudi angkutan umum harus patuh batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum (pasal 124).(helmi)