JAKARTA (beritatrans.com) - Ribuan sopir angkutan umum yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) mengger uunjuk rasa ke tiga tempat, salah satunya di Istana Negara. Mereka meminta Presiden Joko Widodo menutup aplikasi Uber dan Grab yang dianggap merusak tata transportasi umum.Unjuk rasa dimulai dari Kantor Gubernur DKI Jakarta pukul 09.00 WIB untuk menyampaikan tuntutan yang sama ke Basuki Tjahya Purnama. Kemudian dilanjutkan ke Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemenkominfo) yang selanjutnya unjuk rasa berpusat di depan Istana Negara."Mereka mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpres atau Inpres yang mengatur persoalan transportasi yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas," ujar Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto.Data Subdit Gakkum menyebutkan para sopir yang berunjuk rasa terdiri dari 800 sopir taksi, 200 sopir bus kota, dan 800 sopir angkutan lingkungan. Terpisah, Ketua Organisasi angkutan darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan kehadiran bisnis transportasi berbasis online merusak tatanan usaha yang sehat di Indonesia. Ia menyebut para penyedia jasa transportasi online tak mengikuti aturan yang berlaku."Transportasi umum ilegal itu merusak tatatan kehidupan berusaha di negara ini. Wibawa pemerintah diacak-acak. Pejabat disumpah untuk menjalankan aturan tapi mereka tidak konsekuen menjalankan aturannya," katanya Shafruhan.Menurutnya, meskipun Dishub, polisi dan Organda melakukan razia tapi enggak meyelesaikan masalah karena aplikasinya masih ada. "Jokowi harus tutup aplikasi uber dan grab car karena bisa berdampak nasional," ujarnya.Shafruhan mengaku tidak menyalahkan aplikasi online-nya, tetapi yang menjadi persoalan adalahg para pengusaha penyedia jasa transportasi online itu tidak mengikuti aturan. (aliy)