Angkasa Pura 2

Kepala OP Minta Asosiasi Terkait Segera Buat Kesepakatan Tarif Layanan Petikemas LCL Di Pelabuhan Priok

DermagaSenin, 21 Maret 2016
Tanjung Priok-20150414-00736-1-2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tarif resmi layanan jasa barang pada container berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok sangat diperlukan untuk mengendalikan tarif ‘liar’ di lapangan , kata Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Bay M Hasani.

Apalagi, kata Bay, dalam mata rantai bisnis layanan jasa barang pada container LCL ini diduga ada praktek bisnis tidak tansparan yaitu pemberian semacam uang komisi (Rabat) oleh forwarder nasional kepada partnernya forwarder luar negeri yang memberi mereka order. Komisi ini pada akhirnya dibebankkan kepada pemilik barang.

“Kita tidak mencampuri urusan bisnis mereka. Silakan saja mau beri komisi. Yang penting kalau sudah ada tarif resmi yang wajar sesuai pelayanan diberikan penyedia jasa, ada kepastian bagi pemilik barang /importir dalam membayar jasa layanan barang pada container LCL,” kata Bay kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, akhir pekan lalu.

“Karena yang menentukan besaran tarif tersebut bukan domain regulator. Saya mengimbau kepada penyedia dan pengguna jasa (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia-GINSI /Aaosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia -ALFI dan asosiasi terkait lain ) segera membuat kesepakatan besaran tarif layanan jasa barang pada container LCL,” tambah Bay.

Kalau sudah ada kesepakatan berapa besarnya, tarif tersebut bisa dituangkan dalam Keputusan regulator agar dapat dilakukan pengawasan di lapangan, ujarnya.

Barang dalam petikemas berstatus LCL yaitu barang dalam satu petikemas yang pemiliknya lebih dari satu orang.

Bay mengatakan dalam waktu dekat ini OP akan mengundang lagi pengguna dan penyedia jasa pada container LCL untuk mendesak mereka segera membuat kesepakatan besaran tatif tersebut.

Pemantauan BeritaTrans.com, layanan jasa barang pada petikemas LCL ini sudah lima tahun lebih tanpa tarif resmi. Karena antara penyedia dan pengguna jasa tidak mencapai kesepakatan mengenai besaran tarif yang juga lazim disebut tarif Lini II.

Widijanto, Ketum DPW ALFI DKI mengatakan dalam upaya menurunkan tarif Lini II ALFI sudah setuju komponen cargo shifting (pergerakan barang) pada tarif pergudangan dan devanning (pecah pos) pada tarif forwarding (local charges) dihilangkan dalam komponen tarif tersebut. (wilam)