Angkasa Pura 2

FPPI: Pekerjakan Kembali 30 Karyawan Pelindo II Dan Batalkan Perpanjangan Kontrak JICT & TPK Koja Dengan HPH

DermagaSunday, 3 April 2016

JAKARTA (BeritaTrans.com.) – Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) beranggotakan delapan Serikat Pekerja (SP) mengajukan 10 tuntutan dan paling banyak ditujukan kepada Direksi Pelindo II.

FPPI suatu aliansi serikat pekerja di lingkungan pelabuhan beranggotakan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II), Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal ( SP.JICT) SPB Koja , SP Multi Terminal Indonesia (SP.MTI), Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat ( STKBM ), SPASI, dan SPC.

Ke 10 tuntutan dimuat dalam spanduk ukuran besar yang dipasang di depan Kantor Pusat Pelindo II. Pada spanduk bagian atas SPPI II kembali menggugat Direksi Pelindo II agar mempekerjakan kembali 30 karyawan yang di PHK secara sepihak. Tuntutan lain segera evaluasi keberadaan Project Management Oficer (PMO), dan konsultan asing yang gajinya selangit.

Ketua Umum SPPI.II, Nofal Hayin Minggu (3/4/2016) mengatakan kita akan terus bersuara agar manajemen menghentikan pemakaian konsultan asing dengan gaji luar biasa besarnya untuk menghentikan pemborosan uang perusahaan. “Mereka digaji sampai Rp 6 miliar lebih pertahun. Dari hasil pemantauan SPPI ada 10 konsultan dibayar antara Rp1-6 miliar per tahun/orang”, katanya.

Dia mengatakan SPPI II juga menuntut agar manajemen meninjau ulang pos tidak jelas fungsinya seperti Project Management Officer (PMO). Karena dinilai hanya menghabiskan uang perusahaan dan hasil kerjanya tidak jelas.

Menurut Nofal, selain gaji tinggi pejabat (non struktural), PMO banyak menghamburkan uang perusahaan seperti melancong ke luar negeri dengan tugas gak jelas dan main golf ke luar kota dengan biaya uang perusahaan.

10 TUNTUTAN FPPI

Kemudian pada spanduk bagian bawah selanjutnya tercantum 10 tuntutan FPPI secara utuh. Selain minta 30 karyawan dipekerjakan kembali , juga menuntut pembatalan perpanjangan konsesi PT JICT dan TPK Koja kepada Hutchison Port Holding (HPH) Hongkong , bubarkan pos Project Management Oficer (PMO) Pelindo II, tetapkan status KSO TPK Koja menjadi Perseroan Terbatas (PT), tolak union busting.

Tuntutan lainnya batalkan spin off PT. Multi Terminal Indonesia , angkat pekerja outsourcing jadi karyawan tetap, hapus sistem kemitraan sopir angkutan pelabuhan , berlakukan upah layak bagi TKBM serta usut tuntas dugaan korupsi Global Bond dan pengadaan alat di Pelindo II.
(wilam)