Angkasa Pura 2

Ketum SPPI.II Kecam Sikap Dewan Direksi Pelindo II Tak Indahkan Tuntutan Pekerja

DermagaSenin, 4 April 2016
20160404_125508-2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI.II) Nofal Hayin mengecam sikap Dewan Direksi (BOD) Pelindo II yang sampai saat ini tidak mengindahkan sebagian besar tuntutan Serikat Pekerja (SP).

Nofal mengingatkan: ” jika BOD tetap tidak menindak lanjuti tuntutan SP, kita bersama Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) akan menggelar aksi besar besaran,” ujarnya disela sela makan siang bersama SPPI.II Cabang Tanjung Priok, Senin (4/4/2016).

Bincang bincang dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans , Nofal mengatakan tuntutan SPPI.II yang belum ditanggapi yaitu kenaikan gaji karyawan 25 % dari take home pay, pembubaran jabatan Project Management Oficer (PMO), memperbarui Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mempekerjakan kembali 30 karyawan di PHK sepihak serta penghapuskan klas jabatan 16 B sampai 17 C untuk dikembalikan ke sistem klas jabatan sebelumnya.

Tuntutan SP sangat mendasar seperti gaji sudah tiga tahun ini karyawan Pelindo II termasuk karyawan di 12 cabang tidak pernah naik gaji, kata Nofal.

Sementara itu karyawan yang masuk 2 – 3 tahun terakhir khususnya tamatan SLTA sederajat , atau masuk melalui jalur atlet mau pun dari Tenaga Non Organik (TNO) diberi kelas jabatan 16 B sampai 17 C sehingga gaji mereka di bawah UMP. Ketentuan sebelumnya klas jabatan terendah di Pelindo II yaitu klas 16 dan pendapatannya di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tapi dengan ketentuan rekruetmen baru, misalnya seorang TNO asal Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebelum diangkat gajinya Rp 3,5 juta tapi setelah diangkat jadi karyawan Pelindo II gajinya turun menjadi di bawah gaji waktu masih TNO. Ini kebijakan aneh masa gaji setelah diangkat jadi karyawan tetap justru lebih kecil dari sebelum diangkat, kata Nofal.

“Saya kemarin didatangi sekitar 60 karyawan dengan klas jabatan 16B sampai 17 C. Mereka minta kelas jabatannya disesuaikan dengan ketentuan sebelumnya,” tambah Nofal.

Soal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pelindo II sudah berakhir 2013 dan sempat diperpanjang sampai April 2014. Setelah itu tidak pernah ada PKB baru.

Padahal PKB Ini sangat penting sebagai dasar hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi karyawan dan pengusaha. Tapi direksi terkesan enggan memperbaharui PKB tersebut, ujarnya. (wilam)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari