Angkasa Pura 2

Jojo: Tingkatkan Keselamatan Penyeberangan, Kemenhub Terbitkan 5 Peraturan Menteri

KoridorKamis, 7 April 2016
HDN_9417_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan pada Kamis (7/4/2016) mensosialisasikan lima Peraturan Menteri (PM) Bidang Angkutan Penyeberangan Tahun 2016.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sugihardjo mengemukakan kelima peraturan tersebut yaitu PM) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, PM 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan, dan PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket.

Selain itu, PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dan PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.

“Ini sangat penting, keselamatan tidak bisa ditawar, ini menjadi tanggung jawab kita semua, meskipun tanggung jawab terakhir ada di pemerintah,” ungkap pejabat yang akrab dipanggil dengan sebutan Pak Jojo.

Kelima peraturan tersebut mengatur secara jelas kewajiban empat pihak terkait yaitu Operator Pelabuhan, Operator Kapal, Penumpang sebagai pengguna jasa, dan Pemerintah sebagai regulator.

“Agar penyelenggaraan angkutan penyeberangan dapat berjalan selamat, aman, nyaman, tertib, dan lancar,” ujar Sugihardjo, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dalam PM 25 tahun 2016, operator kapal penyeberangan wajib mencatat seluruh penumpang dan barang yang masuk kapal ke dalam manifes.

“Seluruh kendaraan termasuk motor, penumpang kendaraan maupun pejalan kaki harus masuk dalam manifest,” kata Sugihardjo.

Melalui PM 27 Tahun 2016, Kemenhub mewajibkan kepada seluruh operator pelabuhan untuk memiliki fasilitas portal jembatan timbang untuk mengetahui berat dan dimensi (tinggi) setiap kendaraan yang diangkut ke dalam kapal.

Sedangkan PM 28 Tahun 2016 mewajibkan seluruh penumpang kapal memiliki tiket.

Pemerintah mendorong seluruh operator pelabuhan, terutama pelabuhan-pelabuhan besar untuk mengimplementasikan sistem IT dalam ticketing.

“Idealnya elektronik apalagi pelabuhannya padat, kecuali pelabuhannya masih sepi, masih boleh ga menggunakan elektronik, biar arus penumpang lancar tidak terjadi antrian,” ujar Sugihardjo.

PM 29 Tahun 2016 terkait dengan sterilisasi wilayah di kawasan pelabuhan. Kemenhub meminta agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke pelabuhan.

“Jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan, preman asongan berkeliaran. Kendaraan bukan penumpang atau truck juga dilarang parkir. Ini harus disterilkan” tegas Sugihardjo.

Adapun PM 30 Tahun 2016 mewajibkan setiap kendaraan yang masuk ke dalam kapal agar dikat atau lasing.

“kendaraan yang ada di haluan, tengah, dan buritan wajib di lasing, kendaraan yang lain di klem atau dikunci rodanya agar tidak bergeser,” katanya.

Sugihardjo menegaskan, kelima Peraturan Menteri Perhubungan bidang angkutan penyeberangan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan angkutan penyeberangan dan peningkatan kualitas layanan.

“Keselamatan itu tidak boleh ada kompromi, alasan apapun,” katanya. (aliy)