Angkasa Pura 2

Integrasi Antarmoda Butuh Penuhi Tiga Faktor

Emplasemen KoridorSenin, 18 April 2016
IMG-20160407-WA024

JAKARTA (beritatrans.com) – Integrasi antarmoda saat ini mulai terlihat di DKI Jakarta, antara bus TransJakarta dengan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Namun, menurut Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, kondisi ini masih membutuhkan pemenuhan tiga faktor penting, agar integrasi menjadi ‘sempurna’.
“Apalagi bila integrasi antarmoda ini juga diterapkan di wilayah lainnya seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok sebagai daerah penyangga Ibukota, maka akan sangat membantu masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” ungkap Djoko kepada BeritaTrans.com, Senin (18/4/2016).
Tiga faktor integrasi tersebut menurut Djoko diantaranya integrasi fisik, pelayanan dan operasional, dan integrasi pembayaran.
Integrasi fisik lanjut Djoko, berupa prasarana. Perpindahan moda (termasuk sistem informasi) yang memungkinkan penumpang berpindah intra dan/atau moda transportasi lainnya secara mudah.
“Sedangkan integrasi pelayanan dan operasional, berupa kesesuaian jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum yang terinformasi dengan baik, serta memungkinkan berkurangnya waktu tunggu penumpang pada saat berpindah intra dan/atau antar moda transportasi,” urai Djoko.
Sementara yang terakhir yakni integrasi pembayaran, yaitu pembayaran menggunakan smartcard, yang memungkinkan suatu jaringan pelayanan efektif dan efisien.
“Dengan integrasi pembayaran ini, cukup satu kartu pembayaran, bisa untuk semua moda transportasi umum,” tutur Djoko.
Integrasi antarmoda, dikatakan Djoko, diharapkan juga bisa membuat biaya transportasi menggunakan angkutan umum menjadi lebih hemat.
Dia mencontohkan, di Paris dan sekitarnya, dana yang dikeluarkan cukup 108 Euro saja atau sekitar Rp1.620.000 per bulan, untuk gunakan transportasi umum.
Penghasilan terendah di sana 1.600 Euro atau setara Rp24 juta, sehingga dana yang dikeluarkan untuk transportasi umum hanya tiga persen saja setiap bulannya.
“Kalau di Jabodetabek masih sekitar 30 persen sehingga masih tinggi. Idealnya tidak lebih dari 10 persen,” pungkas Djoko. (omy)