Angkasa Pura 2

Nelayan Jakarta Hancur Pendapatannya, Ahok Malah Takut Digugat Pengembang Jika Setop Proyek Reklamasi

Kelautan & PerikananSenin, 18 April 2016
2016-04-18 08.03.45

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Nelayan Jakarta hancur pwndapatannya gara-gara proyek reklamasi. Wapres dan menteri-menteri sudah meminta agar proyek reklamasi dihentikan karena persoalan izin dan amdal. Tetapi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok malah bilang takut digugat pengembang kalau menghentikan proyek itu.

Ahok menegaskan berwenang untuk menghentikan proyek reklamasi. Dia memilih menunggu pemerintah pusat untuk menghentikan reklamasi.

“Kalau Pak JK (Jusuf Kalla) minta dihentikan, maka saya bilang banyak juga yang minta dihentikan, dasar hukumnya mana? Kalau kirim surat ke saya resmi, ya saya akan pelajari. Kalau enggak, saya digugat,” ujar Ahok di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, seperti diberitakan tribunnews.com, Minggu (17/4/2016).

Menghentikan secara keseluruhan proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian bagi pengembang. Jumlahnya, klaim Ahok, mancapai triliunan. Pengembang bisa menggugat Pemerintah Daerah DKI Jakarta atas kerugian mereka.

“Kalau saya digugat dan saya kalah di PTUN, dan suruh ganti, berapa triliun? Yang kalah Pemda loh, jadi Pemda yang harus bayar. Kamu kira DPRD mecat saya enggak kira-kira?” imbuh dia.

Sebelumnya sejak Minggu (17/4/2016) pagi hingga siang hari, ratusan nelayan yang menamakan diri Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, berunjukrasa menentang proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Nelayan menyebut bahwa proyek reklamasi itu telah merenggut mata pencaharian mereka selama ini.

Sejak proyek reklamasi di sekitar Teluk Jakarta dimulai, nelayan mengklaim pendapatannya berkurang hingga lebih dari 50 persen karena kehilangan wilayah tangkap.

Wapres Jusuf Kalla (JK) menyebut proses reklamasi di Jakarta harus mengacu pada aturan yang berlaku. Di tengah-tengah tumpang tindih aturan yang ada, yang harus diacu adalah aturan tertinggi, yakni Undang-Undang (UU).

“Semua itu berdasarkaan hukum, ada Undang-Undang untuk itu,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (17/4/2016). (gus).

loading...