Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Akan Gelar Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut

DermagaSelasa, 19 April 2016
Marpolex

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan akan menggelar latihan penanggulangan pencemaran di laut tahun 2016 atau National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2016 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada 23-27 Mei 2016 mendatang.

“Latihan ini upaya dalam mewujudkan kesiapan dan kesiagaan dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan perairan,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Bambang Sutrisna di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Kegiatan National Marpolex’16 ini bertujuan untuk menguji coba dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak baik dalam skala lokal, daerah, dan nasional, serta melatih dan meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak, penanggulangan dampak tumpahan minyak di laut.

Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap dua tahun tersebut merupakan kegiatan latihan gabungan antar instansi atau mitra kerja yang juga mempunyai tugas dan fungsi di kawasan perairan dan pelabuhan seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Pelindo, Terminal Untuk Kepentinan Sendiri (TUKS), TNI AL, POLAIR, Kesehatan Pelabuhan, SKK Migas, dan instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan National Marpolex’16 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 355 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 telah ditetapkan bahwa Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Tingkatan Tier 3.

Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.

“Salah satu contoh kejadian pencemaran yang ditangani oleh Tier 1 yaitu kasus tumpahan minyak akibat bocornya Subsea Hose PT. JOB PPEJ di Tuban tahun 2015,” kata Bambang.

Sementara Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1.

Sedangkan Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan Tier 2, atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Adapun contoh kejadian yang pernah ditangani oleh Tier 3 yaitu kasus penanggulangan pencemaran akibat meledaknya Montara Wellhead Platform di Perairan Australia serta kasus penanggulangan pencemaran dari kapal MT. Alyarmouk di Perairan Selat Singapura akibat tubrukan dengan kapal MV. Sinar Kapuas,” katanya.

Selain National Marpolex, Kementerian Perhubungan juga terlibat dalam kegiatan Regional Marpolex yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali namun dilaksanakan secara bergantian dengan National Marpolex.

Pada prinsipnya, National Marpolex dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh potensi dan aset penanggulangan pencemaran di laut baik level lokal, daerah, dan nasional, sedangkan Regional Marpolex untuk memastikan koordinasi dan kerjasama jika ada pencemaran lintas batas Negara sebagai implementasi perjanjian kerjasama Sulawesi Sea MoU antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Latihan pertama Regional Marpolex telah dilaksanakan pada tahun 1986 bertempat di Davao, Filipina, dan terakhir dilaksanakan di Perairan Cebu, Filipina pada Mei 2015. Saat itu Kementerian Perhubungan mengirimkan lima kapal Negara Kelas I dari lim) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai serta 200 orang personel yang merupakan perwakilan dari Tim Nasional, Tim Daerah, dan Tim Lokal penanggulangan tumpahan minyak di laut.

Sedangkan untuk tahun 2017 mendatang, rencananya Regional Marpolex akan dilaksanakan di Bali, Indonesia. Rencananya akan dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia (Ditjen Hubla), Phillipine (Phillipine Coast Guard), Malaysia (Marine Department of Malaysia), Observer Japan Coast Guard (JCG) dan China Marine Safety Agency (MSA). Sebagai rangkaian dari Regional Marpolex’17 akan dilaksanakan Planning and Signing Conference di Manila, Filipina pada bulan September 2016. (aliy)

  • lukas_cilukba

    terima kasih artikelnya. saya mau minta penjelasan, apakah pelabuhan batu bara juga perlu memiliki tim tier 1??