Angkasa Pura 2

STNK Mobil Penumpang Berbasis Aplikasi Wajib Atas Nama Perusahaan

KoridorJumat, 22 April 2016
IMG_20160422_110615_edit

JAKARTA (beritatrans.com) Kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum berbasis aplikasi online seperti Uber atau Grab, wajib berubah dengan atas nama perusahaan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 32 Tahun 2016 yang baru diterbitkan pada 1 April 2016 lalu.

“Jadi kendaraan-kendaraan pribadi itu harus bersedia mengubah STNK kendaraannya dengan atas nama perusahaan, bukan lagi atas nama pribadi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Drs. Pudji Hartanto, MM, saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 18 ayat 3 huruf c yang menyatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan wajib dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji, dan kartu pengawasan.

Tidak hanya itu, pengemudinya juga tidak boleh menggunakan SIM biasa, harus menggunakan SIM Umum sesuai dengan golongan kendaraan. Aturan itu tercantum dalam pasal 23 poin d yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongan kendaraan.

Aturan tersebut memang ditujukan kepada perusahaan untuk memperoleh izin sebagai perusahaan angkutan umum. Tetapi dengan ketentun seperti itu, secara otomatis kendaraan-kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum harus mengubah STNK dari atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan.

“Begitu juga pengemudinya. Wajib memiliki SIM umum, bukan SIM biasa,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah yang mendampingi Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto.

Andriyansah mengatakan, PM 32 ini momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki semua angkutan umum, baik yang memiliki trayek maupun non trayek.

Dalam PM 32 ini jelas disebutkan bahwa perusahaan aplikasi tidak boleh berlaku sebagai perusahaan angkutan umum. Mereka harus bekerjasama dengan koperasi atau badan usaha lain.
“Nanti perusahaan angkutan umum itu yang merekrut kendaraan-kendaraan pribadi dan pengemudinya. Sekaligus membalik nama STNK dari kendaraan pribadi menjadi atas nama perusahaan atau koperasi,” katanya. (aliy)