Angkasa Pura 2

PM 32 Tahun 2016 Jadi Payung Hukum Bisnis Transportasi Online

KoridorRabu, 27 April 2016
IMG_20160427_113250_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menjadi payung hukum untuk usaha angkutan umum berbasis aplikasi atau online. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Drs. Pudji Hartanto Iskandar, MM, saat sosialisasi PM 32 Tahun 2016 di Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Hadir pada kesempatan itu Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Hubdat Ir. Cucu Mulyana, DESS, Staf Ahli Menhub Bidang Keterbukaan Informasi Publik Hadi M Djuraid, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamurahardjo.

“PM ini juga menjadi payung hukum bagi para kepala daerah untuk menata, mengatur, dan mengawasi angkutan umum online di daerahnya masing-masing,” kata Pudji.

Bahkan para penMgusaha angkutan umum maupun pengusaha aplikasi dapat memanfaatkan PM 32 Tahun 2016 untuk terjun ke bisnis serupa.

“Jadi PM ini tidak hanya mengatur perusahaan transportasi berbasis online yang sudah ada seperti sekarang, tetapi dalam perkembangannya nanti dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha lain yang tertarik terjun ke bisnis transportasi online,” ujarnya.

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Hubdat Ir. Cucu Mulyana, DESS dalam paparannya menjelaskan bahwa PM No.32 Tahun 2016 mengatur perusahaan transportasi angkutan darat yang tidak dalam trayek. Perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi hanyalah bagian dari jenis transportasi tersebut.

Berdasarkan PM 32 Tahun 2016, perusahaan angkutan tidak dalam trayek itu ada empat kategori yaitu: Angkutan orang dengan menggunakan taksi; Angkutan orang dengan tujuan tertentu; Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan angkutan orang di kawasan tertentu.

Cucu menjelaskan, angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan antar jemput, angkutan permukiman, angkutan karyawan, angkutan carter, dan angkutan sewa.

“Angkutan umum berbasis online termasuk kedalam jenis angkutan sewa,” kata Cucu.

Sebagai angkutan sewa, lanjut Cucu, angkutan umum online terikat oleh berbagai aturan seperti tidak boleh membawa penumpang yang menyetop di jalan dan menetapkan tarif secara sepihak. Transportasi umum jenis ini hanya diizinkan membawa penumpang berdasarkan pemesanan via online terlebih dahulu. Tarifnya pun berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan penumpang.

“Kendaraan yang digunakan minimal 1.300 CC. STNK kendaraan harus atas nama perusahaan, tidak boleh atas nama pribadi. Pengemudinya juga harus memiliki SIM Umum,” katanya. (aliy)

loading...