Angkasa Pura 2

Buruh Tolak Reklamasi, Penggusuran & Tax Amnesty

2016-05-01 12.27.07

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sepakat menolak tiga kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil dalam aksi unjuk rasa damai di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (1/5).

Tiga hal yang ditolak adalah kebijakan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, penggusuran wilayah pesisir Jakarta Utara, serta kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang sedang digodok pemerintah dan DPR.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Andi Gani Nenawea, mengatakan, ada total 1,8 juta buruh yang bergerak dan melakukan aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia dengan satu tujuan dan misi yang sama yakni peningkatan kesejahteraan buruh.

“Kami merayakan May Day dengan damai di Istana Merdeka, seluruh pusat kegiatan aksi buruh akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan dengan jumlah 125.000,” ujar Andi, di Jalan Silang Monas Barat Laut, Jakarta Pusat, sepetti dikutip beritasatu.com, Minggu (1/5).

Menurutnya, selain memperjuangkan kesejahteraan buruh, pihaknya juga akan melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil. “Kami harap Presiden Joko Widodo mau mendengarkan nasib para buruh di peringatan hari buruh internasional ini,” tandasnya.

Sedangkan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa seluruh organisasi buruh di Indonesia memiliki sikap yang sama menolak tiga hal yakni tolak reklamasi, penggusuran, tax amnesty.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal apabila pemerintah tiba-tiba memberikan pengampunan pajak kepada para pengusaha yang selama ini mengemplang kewajibannya pada negara, padahal masyarakat Indonesia kalangan menengah bawah taat membayar pajak.

“Tentu sangat tidak adil apabila para buruh membayar pajak, tapi ada segelintir pengusaha menghindari pajak kemudian diampuni dan diberikan karpet merah masuk ke dalam negeri,” kata Iqbal.

Ia menyatakan, pihaknya juga menolak reklamasi yang mematikan kehidupan nelayan. “Banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak memiliki mata pencaharian ‎akibat reklamasi,” kata Iqbal. (ani).