Angkasa Pura 2

SP PLN Siap Turun Jalan Tolak Intervensi Penetapan Harga Listrik PLTMH

Ekonomi & Bisnis Koridor SDMMinggu, 8 Mei 2016
Sudirman Said

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Serikat Pekerja PT PLN (SP PLN) merencanakan akan menyuarakan penolakan termasuk intervensi Pemerintah dalam penetapan harga pembangkit listrik tenaga mikro hydro (PLTMH) yang mahal ini yang harus dibeli PLN. Listrik merupakan kebutuhan “vital” rakyat dan seharusnya dikuasai negara, termasuk memberikan subsidi bagi rakyat kurang mampu. Bukan sebaliknya memberikan subsidi pada pengusaha dan pengembang listrik di Tanah Air.

“SP PLN terpaksa bersuara dengan lebih keras lagi dengan kembali turun ke jalan di Kementerian ESDM Jakarta dalam waktu dekat ini demi masyarakat Indonesia secara keseluruhannya” kata ketua Umum SP PLN Jumadis Abda saat dikonfirmasi BeritaTrans.com di Jakarta, Minggu (8/5/2016).

SP PLN, lanjut dia, siap turun jalan menolak kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro rakyat dan memberatkan BUMN energy seperti PLN itu. “Kebijakan pemerintah memberikan subsidi sudah seharusnya dinikmati rakyat dan BUMN, bukan perusahaan swasta yang nota bene milik pengusaha yang kaya rayat itu,” kritik Jusmadis.

Sebelumnya, kata Jumadis, sekitar 5000 anggota SP PLN seluruh Indonesia turun ke jalan menggelar aksi di Istana Negara Jakarta, tanggal 21 APRIL 2016. Mereka kompak menolak upaya pelemahan PLN, menolak swastanisasi kelistrikan dalam program 35.000 MW, menolak pemecahan PLN di Indonesia Timur dan menuntut pemerintah menurunkan harga gas alam domestik sehingga harga listrik bisa lebih murah.

Selanjutnya, tambah Jumadis, SP PLN mendesak Presiden Jokowi di Istana Negara untuk segera mereshufle Sudirman Said sebagai Menteri ESDM dan mencopot Rida Mulyana dari Dirjend EBTKE karena arogansi dan kebijakannya terhadap kelistrikan nasional yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia yang cenderung pro terhadap penguasa dan pengusaha tertentu yang merugikan rakyat.

“Kedua pejabat di bidang energy itu dinilai tidak pro rakyat bahkan merugikan rakyat dan BUMN. Uang subdisi yang nota bene milik rakyat dihambur-hamburkan untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak dinikmati oleh rakyat miskin di negeri ini. Kebijakan tidak pepulis ini haris dihentikan dimulai dengan mengganti para pejabatnya,” tegas Jumadis.(helmi)