Angkasa Pura 2

ALFI : Ditjen Hubla Perlu Buat Payung Hukum Sebelum Terapkan VGM

DermagaSenin, 9 Mei 2016
20160411_133442-1-1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) tidak mempermasalahkan kontainer tujuan ekspor ditimbang dulu sebelum naik kapal.

“Kalau untuk keselamatan pelayaran ALFI mendukung kebijakan tersebut. Tapi sebelum diberlakukan, Kemenhub/Ditjen Perhubungan Laut perlu mengeluarkan payung hukum secara nasional lebih dulu,” kata Ketum DPW ALFI DKI, Widijanto , Senin (9/5/2016).

Seperti diberitakan pemerintah mewajibkan seluruh kontainer tujuan ekspor ditimbang terlebih dulu untuk memastikan akurasi berat barang atau Verification Gross Mass (VGM) yang akan dimuat dalam kapal.

Regulasi yang didasarkan pada surat edaran International Maritime Organization (IMO) 3624 atau VGM SOLAS 74, akan diterapkan Direktorat Jenderal Pehubungan Laut Kemenhub , mulai berlaku pada 1 Juli 2016.

Widijanto minta sebelum menerapkan ketentuan VGM, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub membuat dulu payung hukum secara nasional. Karena ketentuan tersebut akan berdampak pada biaya seperti siapa yang bertanggungjawab menyediakan timbangan dan siapa yang harus membayar biaya kontainer yang ditimbang.

Widijanto mengatakan sebenarnya ketentuan tentang berat maksimum isi kontainer sudah tertera pada setiap kontainer. Tapi bisa saja pemilik barang memuat isi kontainer melebihi ketentuan sehingga perlu ditimbang lagi sebelum masuk kapal.

Widijanto minta kepada pemilik barang mematuhi ketentuan penimbangan kontainer sebelum naik kapal agar kelancaran barang tidak terhambat. (wilam)