Angkasa Pura 2

Menhub Jonan: BPTJ Harus Mampu Atasi Dan Selesaikan Kemacetan Di Jakarta

Menhub Jonan - elly

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tugas berat menanti Dr.Elly Andriani Sinaga sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Salah satunya mengatasi kemacetan lalu lintas sekaligus menyinergikan dengan moda transportasi lain yang ada di Ibukota Jakarta ini.

Menhub Ignasius Jonan saat peresmian penggunaan kantor BPTJ di daerah Jakarta Selatan, Rabu (11/5/2016) meminta Elly segera menyelesaikan tugas berat yang diemban sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ditetapkan.

“Bu Elly harus bisa menyelesaikan kemacetan lalu di Ibukota Jakarta. Oleh karena itu, saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Jakarta akan menyediakan kantornya BPTJ di Balaikota Jakarta di Jalan Merdeka Selatan saya langsung menolak. Kantor BPTJ harus dekat dengan sumber masalah yaitu kamacetan lalu lintas di Jakarta yang kian parah,” kata Jonan lagi.

Oleh karena itu, menurut Menhub Jonan sebelum urusan transportasi Jakarta khususnya kemacetan lalu lintas bisa diatasi jangan pindah dulu kantor BPTJ dari Jalan MT Haryono ini. “Ini tantangan bagi Bu Elly sebagai Kepala BPTJ dan seluruh staf untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” jelas dia.

Jika kemacetan Jakarta termasuk di depan Kantor BPTJ belum beres, jelas Menhub, maka tugas Bu Elly dan BPTJ belum selesai. “Untuk menyelesaikan tugas tersebut, BPTJ harus segera berkoordinasi dengan para kepala daerah baik Gubernur atau Bupati dan Walikota di wilayah Jabodetabek,” sebut Jonan.

Setelah ada BPTJ ini, tambah Menhub Jonan, maka tugas-tugas Menhub sudah didelegasikan ke Kepala BPTJ, seperti pengaturan lalu lintas termasuk pemberian izin trayek, memadukan dan membangun angkutan umum yang terpadu dan terintegrasi dengan kereta api (KA), Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, serta Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tugas dan kewenangan BPTJ.

“Memang bukan tugas ringan. Tapi, dengan pengalaman dan kemampuan Bu Elly, kita optimis dia mampu menyelesaikan tugas-tugas berat itu. Kemacetan di Jakarta harus segera diurai dan digantikan dengan pelayanan angkutan umum yang baik, aman, nyaman dan selamat serta harga terjangkau,” pinta Menhub.

BPTJ Harus Ambilalih Kewenangan

Pengamat transportasi Agus Pambagio yang ditermua BeritaTrans.com di sela-sela peresmian Kantor BPTJ mengatakan, tugas pertama yang harus dilakukan Kepala BPTJ adalah menyelesaikan dan mensingkornkan tugas dan kewengan antara Gubernur atau Kepala Dinas Perguhungan dengan BPTJ dalam pengaturan lalu lintas di wilayahnya.

“BPTJ harus bisa mengambilalih semua tugas dan kewenangan mereka selanjutnya mengatur dan menyinergikan semua pemangkun kepentingan dibawah BPTJ. Sejak lembaga ini berdiri, semua ijin trayek dan pembinaan pada operator transportasi umum ada di tangan BPTJ. Koordinasi dengan Gubernur atau Dinas Perhubungan harus dikakukan, tapi mereka tak boleh lagi mengeluarkan izin trayek, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” kata Agus serius.

Jika semua ini bisa dilakukan Kepala BPTJ, tambah Agus Pambagio, maka upaya membenahi dan memberdayakan angkutan umum di Jakarta dan Jabodetabek akan bisa dilakukan. “Paling tidak, tumpang tindih kebijakan dan kesemprawutan pengaturan dan pemberdayaan angkutan umum di Jabodetabek akan bisa diatasi,” tegas dia.(helmi)