Pakar: Benahi Transportasi Umum Jabodetabek Sampai Ke Kawasan Pemukiman

  • Oleh : an

Senin, 16/Mei/2016 08:47 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) Menata dan memperbaiki transportasi Kota Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) butuh kerja sama dan kepedulian semua pihak. Kini sudah ada lembaga baru, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang dipimpin mantan Kabalitbanghub Dr. Elly Andriani Sianga, M.Sc.Ke depan, BPTJ harus bisa mengoordinasikan semua Kepala Daerah seperti Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Baten serta Bupati dan Walikota yang ada di dalamnya, kata pakar transportasi dari MTI Djoko Setijowarno menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (16/5/2016). Dengan adanya lembaga baru BTTJ ini, lanjut dia, tidak boleh ada matahri kembar. Artinya, pengaturan dan pemberian izin trayek di wilayah Jabodetabek harus dibawah satu tangan, yaitu BPTJ. Tapi, koordiansi tetap harus jalan bahkan makin efektif, jelas Djoko.Kepala Lab Transportasi Unika Soegijoprabnoto Semarang ini menambahkan, untuk menata transportasi wilayah Jabodetabek harus dari atas sampai di tingkat lapangan. Orang naik angkutan umum harus makin nyaman dan tersedia sampai ke kawasan perumahan, sehingga orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, sebut Djoko. Trayek angkutan umum, papar Djoko, seperti bus AKAP sampai angkota harus ditata dan dibenahi. Kemudian diintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti KRL/ KA, kapal laut dan bandara. Orang mau ke bandara, pelabuhan atau stasiun harus lancar, papar Djoko.Trayek angkota di Jabodetabek harus diatur dan menjangkau sampai kawasan pemukiman. Jadi orang keluar rumah atau kompleks perumahan sudah ada angkutan umum. Dengan begitu, animo orang menggunakan kendaraan pribadi makin berkurang, kilah Djoko.Selain itu, tambah Dia, pihak Pemda dan Pemprov juga memperbaiki tata Ruang Kota atau wilayhnya masing-masing. Menata angkutan umum dengan tata ruang wilayah itu harus seiring sejalan dan saling melengkapi. Jika tata kota tak dibenahi bahkan semakin kacau, akan sulit membenahi angkutan umum, termasuk di Kota Jakarta ini, tandas Djoko Setijowarno.Aksi Buruh Bundaran HIBenahi Tata Kota JabodetabekSebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengeritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran dianggap tidak mampu menciptakan tata kota yang baik. Akibatnya, pengaturan lalu lintas tidak akan berjalan dengan baik bila tata kotanya buruk.Jonan menyebutkan sejumlah bangunan yang menurutnya menjadi bukti buruknya Pemrov DKI Jakarta mengelola tata kota. "Gedung Veteran di Semanggi, itu siapa yang ngasih izin masa ada persimpangan besar itu dikasih pusat keramaian," ujar Jonan di Kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), di Jakarta.Selama ini, lalu lintas di Semanggi memang dikenal sangat padat. Pada hari-hari kerja, kemaceran parah kerap terjadi di kawasan tersebut. Selain ada pusat keramaian, di area tersebut juga berhadapan dengan pintu Tol Semanggi.Antrean panjang untuk memasuki tol bahkan menjalar dan menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut kian parah. Selain Gedung Veteran, Jonan juga mengeritik pembangunan Grand Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Itu diizinkan bangunan sedemikian besar namanya Grand Indonesia. Coba Pemrov DKI Jakarta mikir," kata Jonan.Menurut dia, pembangunan sektor transportasi tidak akan mampu mengejar pembangunan tata kota apabila pengelolaan kotanya tidak ditata dengan baik. Seharusnya, setiap pembangunan gedung harus juga dipikirkan tata lalu lintasnya disekitarnya.Jonan memberikan contoh yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Belum lama ini Bareskrim mengirim surat ke Kementerian Perhubungan. Isinya meminta izin lalu lintas sebab Bareskrim ingin membuat gedung baru.Mantan Dirut KAI itu mengatakan bahwa kritiknya tersebut bukan untuk menyalahkan orang lain atas menumpuknya masalah di sektor transportasi. Pembenahan sektor transportasi harus juga dibarengi dengan pembenahan tata kota, terutama di Jakarta, tegas Jonan.(helmi)