Angkasa Pura 2

Review Itjen Kemenhub Atas HPS Menjadi Sumber Penghematan Anggaran Kementerian Perhubungan

Cris_Kuntadi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah – langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mulai aplikasikan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016.

“Dalam tahun anggaran 2016 Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp48,52 Triliun yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2,97 triliun, Belanja Barang sebesar Rp15,06 triliun dan Belanja Modal sebesar Rp30,49 triliun. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, target penghematan anggaran yang dibebankan kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,75 triliun,” kata Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamurahardjo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Sebelum adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, lanjut Gemi, Kementerian Perhubungan telah melakukan kajian terhadap anggaran 2016 diantaranya melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2015.

“Dalam kebijakan ini antara lain menyatakan bahwa kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 Miliar sebelum dilakukan pelelangan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal,” jelas Hemi lagi.

Review harga patokan sementara (HPS) ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan HPS oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan sehingga diperoleh kewajaran harga. Demikian disampaikan Cris Kuntadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dibebankan Pada Anggaran Eselon I

Selain review Itjen atas HPS, dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, menurut Hemi, ditentukan bahwa kekurangan dana efisiensi setelah masuknya pemotongan anggaran dari Reviu HPS tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penghematan itu bersumber dari Alokasi sisa kontrak, Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/ re-alokasi, Kegiatan belum lelang/Tidak mendesak/Dapat ditunda, Perjalanan dinas/ meeting, PNBP (sep tnjang tidak menghambat pencapaian target) dan Kegiatan diblokir/output cadangan.

Lebih lanjut Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan dari kegiatan review HPS terhadap belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 Miliar, sampai dengan 11 April 2016 sumbangsih Inspektorat Jenderal terhadap total penghematan tersebut yaitu sebesar Rp798,57 miliar dari total anggaran Rp14 Triliun yang di Reviu HPS-nya.

“Namun, dapat dipastikan dengan adanya pemotongan anggaran ini tidak mengganggu program prioritas tahun 2016 di Kementerian Perhubungan,” terang Hemi.

“Jumlah paket belanja modal/ barang yang nilainya di atas Rp10 Miliar sebanyak 453 paket dan yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal sebanyak 258 paket, sementara sisanya sebanyak 195 paket tidak direviu oleh Inspektorat Jenderal disebabkan telah dilakukan kontrak. Jika semua jumlah paket dapat dilakukan reviu, maka penghematan melalui kegiatan Reviu HPS akan jauh lebih besar,” tegas Cris Kuntadi.(helmi)