JAKARTA (beritatrans.com) - Gudang ternyata tidak hanya sebagai tempat penyimpanan barang. Tetapi juga diyakini memiliki peran yang cukup signifikan bagi kelancaran arus lalu lintas, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyediaan infrastruktur transportasi. "Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki data base pergudangan secara nasional," kata Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Transportasi Antar Moda Badan Litbang Perhubungan DR. Imbang Danandjoyo, usai Focuss Group Discussion (FGD) tentang "Pengembangan E-gudang Dalam Rangka Kelancaran Arus Barang" di Jakarta, Jumat (20/5/2016).Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan Dr. Ir. Agus Santoso, M.Sc, dan Kepala Puslitbang Transportasi Antarmoda Ir. Zulfikri, M.Sc, DEA.Sedangkan pemakalah adalah Prof Erika Buchari, Ketua Pusat Unggulan Riset Transportasi Multimoda (PUR TMM), Siti Nurmaini dari Fakultas Ilmu Komputer, dan peneliti dari Puslitbang Transportasi Antarmoda Reslyana Dwitasari, S.Kom, MT dan Chatur Adi Prayoga, S.Kom.Imbang mengatakan, FGD E-gudang untuk menindaklanjuti hasil kajian para peneliti Puslitbang Transportasi Antarmoda terkait e-gudang yang mengambil sampel kajian tentang pergudangan di Kota Palembang, Sumatera Selatan."Sebab, dampak lanjutan dari gudang itu tidak ringan, baik terhadap infrastruktur transportasi maupun terhadap lalu lintasnya," kata Imbang.FGD itu juga sebagai upaya membuat data base pergudangan yang hingga saat ini belum ada. Termasuk produk-produk yang di simpan di gudang. Sebab dengan tidak adanya data base pergudangan, tidak bisa mengukur seberapa besar dampak bangkitannya, sehingga sering terjadi kesalahan angkutan. Salah satu dampaknya, kata Imbang, misalnya ada truk trailer yang masuk ke infrastruktur jalan yang sebetulnya bukan peruntukannya. Truk trailer itu terpaksa masuk ke jalan yang bukan kelasnya karena hanya jalan itu satu-satunya akses ke gudang."Akibatnya selain menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan, juga menyebabkan kemacetan," katanya.Dengan adanya data base pergudangan, maka pemerintah dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur jalan yang sesuai dengan jenis kendaraan yang mengangkut barang dari dan ke gudang."Sekarang kan data gudang masih simpang siur. Dan lokasi gudang pun masih banyak yang bercampur dengan pabrik. Bahkan banyak juga gudang yang berlokasi di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan perumahan," kata Imbang.Menurut Imbang salah satu dampak dari gudang yang tidak terdeteksi, akhirnya kendaraan mencari rute sendiri. Akibatnya, banyak kendaraan lewat jalan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kelas jalannya."Dampak lanjutannya adalah volume barang yang diangkut tidak terkontrol. Apalagi kondisi jembatan timbang yang saat ini banyak yang disfungsi. Lebih banyak hanya untuk sumber PAD," katanya.Selain itu, regulasi terkait pergudangan pun masih belum tertata dengan baik dan belum jelas."Makanya dalam salah satu kesimpulan FGD ini adalah disepakati untuk menata dulu regulasi sebagai payung hukum pergudangan. Kalau produk hukumnya sudah terinventarisir, tinggal melihat di sisi mana regulasi yang masih kurang," kata Imbang. Peneliti Puslitbang Transportasi Antar Moda Badan Litbang Perhubungan Reslyana Dwitasari mengatakan, sebagai tahap awal membangun data base pergudangan, pihaknya melakukan penelitian pergudangan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota ini menjadi pilihan tempat penelitian karena sebelumnya telah ada studi pendahuluan tentang pergudangan di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Prof. Erika Buchari."Sehingga biar ada kelanjutannya dari hasil studi pendahuluan tersebut," kata Resly.Menurutnya,data-data gudang hasil penelitian yang dilakukan bersama Chatur Adi Prayoga, rekan kerjanya itu, kemudian di masukan ke dalam website, sehingga siapa pun dapat mengaksesnya. "Tetapi karena regulasinya masih belum jelas, sehingga datanya masih belum bisa dipublikasikan secara luas ke masyarakat," kata Resly (aliy)