Angkasa Pura 2

KSOP Sunda Kelapa Gelar Rapat Koordinasi Penertiban Kapal Ojek Kali Adem

DermagaJumat, 27 Mei 2016
Rakor_Ginting_Anis

JAKARTA (beritatrans.com) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sunda Kelapa menggelar rapat koordinasi bersama para pemilik kapal ojek yang beroperasi di Kali Adem, Jakarta Utara, beserta para pemangku kepentingan lainnya.

“Rapat koordinasi tersebut dalam rangka percepatan kepemilikan surat atau dokumen dan sertifikat kapal penumpang tradisional atau yang sering disebut kapal ojek yang beroperasi di Kali Adem dengan tujuan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara,” kata Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa Letkol Marininr Benyamin Ginting kepada beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Benyamin Ginting mengatakan, percepatan kepemilikan surat datau dokumen dan sertifikat kapal tersebut terkait dengan upaya penertiban dan pembenahan kapal-kapal ojek yang saat ini banyak yang melakukan pelanggaran keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu, rapat koordinasi itu juga dilakukan karena sudah 1 tahun lebih kapal ojek tersebut belum juga memiliki surat atau dokumen dan sertifikat yang syah dan lengkap.

Rakor_3

Sekitar satu tahun lalu Dinas Perhubungan DKI Jakarta meminta agar kapal-kapal ojek segera melengkapi surat-surat dan sertifikat kapal. Tapi sampai sekarang belum selesai. Bahkan tidak sedikit kapal ojek yang surat dan sertifikatnya sudah kadaluarsa.

“Dari 57 kapal ojek yang beroperasi, hanya ada 13 kapal yang surat-surtanya lengkap,” kata Benyamin Ginting yang didampingi oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) Anis Faridi, M.Mar.E dan Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Capt. Ivan Apriano.

Hadir dalam rapat koordinasi itu juga KSOP Muara Angke, KSOP Kepulauan Seribu, Dishub DKI, dan Polsek Sunda Kelapa.

Rakor_2

Dalam rapat koordinasi tersebut didapatkan keterangan dari para pemilik kapal bahwa sebenarnya mereka telah melakukan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kelaikan kapal melalui para agen. Alasan pemilik menggunakan para Agen karena mereka tidak memahami mekanisme kepengurusan, juga masalah waktu dan percaya sepenuhnya kepada agen. Ternyata agen yang di percaya tersebut banyak yang nakal, sehingga pengurusan surat atau dokumen dan sertifikat kapal tidak kunjung selesai.

“Kami akan melakukan black list agen yang masuk dalam daftar agen nakal tersebut, sesuai keterangan para pemilik. Jika perlu kita minta para pemilik untuk melanjutkan kepada proses hukum terhadap agen nakal tersebut,” kata Benyamin Ginting. (aliy)

loading...