Angkasa Pura 2

Negeri Dengan Keselamatan Berlalulintas Yang Diabaikan

IMG_20160530_190041

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pelanggar peraturan dan perundang-undangan lalu lintas terbilang amat memprihatinkan. Setiap hari rata-rata 8.357 pelanggar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Angka pelanggar itu muncul dari kalkulasi berbasis data pelanggaran selama 14 hari, dengan 116.999 pelanggar yang ditindak dan ditegur oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat menggelar Operasi Patuh Jaya pada periode 16-29 Mei 2016.

Data yang yang diungkapkan Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto memperlihatkan jumlah tilang sebanyak 107.870 dan jumlah teguran 9.129 atau total 116.999 pelabggar.

Kepada Beritasatu.com, Senin (30/5/2016), Budiyanto mengutarakan selama 14 hari itu menyita sejumlah barang bukti dalam penindakan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kendaraan bermotor. “Barang bukti yang disita 39.274 SIM, 68.158 STNK, 431 sepeda motor, dan tujuh mobil,” ungkapnya.

Sepeda motor masih mendominasi kendaraan yang melakukan pelanggaran berjumlah 77.876. Sementara sebanyak 2.036 bus, 8.065 mikrolet, 1.717 metromini, 5.290 taksi, 3.255 kendaraan barang, dan 9.631 kendaraan pribadi.

Dia menyebutkan, jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah menerobos garis setop, masuk jalur busway, menaikkan dan menurunkan penumpang dengan sembarang, melawan arus, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan. Jumlahnya mencapai 73.281 kasus dengan perincian, tanpa surat-surat 12.262 kasus, tanda nomor kendaraan bermotor 1.667, tidak pakai helm 8.103, tidak pakai sabuk pengamanan 1.745, lampu siang 4.605, dan lainnya.

PELANGGARAN TINGGI
Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tersebut memang menambah asumsi dari realitas bahwa pelanggaran lalu lintas masih tetap tinggi. Rata-rata 8.357 per hari.

Kalau angka itu dipakai untuk mendapatkan angka kumulasi selama setahun maka jumlahnya terbilang fantastis. Dengan 365 hari, maka satu tahun terjadi 3.500.305 pelanggaran lalu lintas. Angka ini baru di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tentu akan lebih dahsyat lagi angkanya bila dianalisis secara nasional.

Kuantitas pelanggaran sebenarnya pasti seperti fenomena gunung es. Karena data tadi baru yang tertangani oleh Polda Metro Jaya dalam razia selama 14 hari. Di jalanan amat mudah mendapatkan kenyataan disiplin dan tertib berlalulintas diabaikan, bahkan kadang oleh diri kita sendiri.

Pelanggaran yang dilakukan juga terbilang memprihatinkan dan berisiko terhadap keselamatan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Risiko itu muncul dari pelanggaran berupa menerobos garis setop, masuk jalur busway, menaikkan dan menurunkan penumpang dengan sembarang, melawan arus, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan.

Mayoritas pelanggaran tersebut memberikan pemahaman bahwa pelanggaran berpotensi konflik dengan pihak lain, baik pengendara lainnya maupun pejalan kaki. Dengan demikian, potensi untuk kecelakaan yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain menjadi bagian dari prilaku berlalulintas.

KECELAKAAN DAN KORBAN TINGGI
Potensi kecelakaan sulit untuk dibendung paralel dengan data kecelakaan lalu lintas terus naik.

Data kecelakaan seperti diungkapkan Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Budiyanto, pada tahun 2014 yakni 5.797 peristiwa menjadi 6.231 peristiwa pada tahun 2015 dalam periode yang sama. (Kompas.com, Senin, 28 Desember 2015).

Kecelakaan tersebut juga masih menimbulkan korban dalam jumlah besar. Jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2014 selama periode tersebut sebanyak 621 orang. Pada tahun 2015, jumlah tersebut turun menjadi 566 orang. 

Untuk korban luka berat juga mengalami penurunan yakni dari 2.643 orang pada tahun 2014 menjadi 2.604 orang pada tahun 2015.

Sedangkan untuk korban luka ringan mengalami kenaikan dari 3.582 orang menjadi 4.128 orang pada tahun 2015.

INDONESIA TERTINGGI
Kecenderungan terus berlangsungnya pelanggaran lalu lintas menjadi peringatan bahwa negeri ini masih mengabaikan keselamatan berlalulintas dan semakin memberi kekuatan terhadap fakta bahwa Indonesia menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan menurut data Global Status Report on Road Safety yang dikeluarkan WHO. Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen.

Angka kematian global saat ini tercatat mencapai angka 1,24 juta per tahun. Diperkirakan, angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat menjadi 3,6 juta per tahun pada 2030.

Dilansir dari The Washington Post yang dikutip republika.co.id, Kamis, 6 November 2014, menurut data terbaru Global Burden, di negara berkembang kecelakaan lalu lintas termasuk lima besar penyebab utama kematian di dunia. Melampaui HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit pembunuh lainnya. Para korban cenderung merupakan warga miskin, muda dan kebanyakan laki-laki.

Di Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 jiwa per hari. Tidak berbeda jauh dengan di Nigeria, yang mengklaim 140 jiwa warganya tewas akibat kecelakaan setiap harinya.

Pembunuh global yang paling mengancam dalam berlalu lintas adalah kendaraan bermotor. 

LEBIHI PERANG DAN TERORISME
Angka kematian dan korban luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut jelas jauh dari angka kematian dan korban luka akibat perang dan aksi terorisme manapun di dunia.

Data juga memperlihatkan bahwa kematian akibat kecelakaan lalulintas jauh lebih tinggi dibandingkan kematian akibat penyakit apapun dan seendemi bagaimanapun.

Walaupun berbagai agenda dan program keselamatan berlalulintas, serta razia rutin sering digelar Polri, namun pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan kendaraan bermotor tetap saja tidak menciut, bahkan cenderung membengkak.

Jalanan masih diperlakukan seperti kawasan hutan, yang memberi peluang bagi pengendara untuk berprilaku negatif dalam berlalulintas. Tertib dan disiplin berlalulintas hanya berlaku ketika ada polisi lalu lintas.

Dalam perspektif walfare state maka negara berkewajiban untuk menjaga keselamatam warganegara. Namun perspektif ini menjadi begitu lemah bila dihadapkan dalam persoalan lalulintas.

Penyebabnya sederhana saja, tidak mungkin negara menjaga satu-persatu warganegara yang menggunakan kendaraan bermotor. Mustahil pula merekrut anggota polisi sebanyak warganegara yang menggunakan kendaraan bermotor.

salsa10

MEMBANGUN KESADARAN
Berdasarkan realitas tersebut maka faktor terbesar untuk meredam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas adalah kesadaran warganegara. Kesadaran paling utama adalah hanya dirinya yang bisa menjaga diri sendiri, juga menjaga keselamatan orang lain.

Namun membangun kesadaran menjadi persoalan terbesar tersendiri. Tidak mungkin negara menyerahkan begitu saja kepada warganegara untuk membangun sendiri kesadarannya. Paralel dengan fakta itu ada kabar buruk bahwa belum ada formula yang efisien dan efektif untuk membangun kesadaran warganegara dalam berlalulintas.

Meski demikian, pasti ada agenda yang bisa dikonstruksi untuk membangun kesadaran tadi. Salah satunya mendesain sosialisasi secara berkesinambungan melalui dua aksi.

Pertama, menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk berpartisipasi aktif mengingatkan tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berlalulintas.

Dalam konteks pemuka agama, dapat diajak untuk kerap menyelipkan pesan-pesan tentang keselamatan berlalulintas, yang dikaitkan dengan akhlaq yang diajarkan agama. Bila perlu bangun gerakan informal bertema pemuka agama peduli keselamatan berlalulintas.

Kedua, menggerakkan petugas Bimaspol untuk membuat kegiatan bertema tentang keselamatan berlalulintas. Peran Bimaspol ini cukup efektif karena langsung bersentuhan dengan warga di permukiman.

Ketiga, jadikan Kementerian Pendidikan sebagai leader dalam edukasi tentang keselamatan berlalulintas kepada siswa dari TK hingga SLTA. Dalam konteks ini, tergolong cerdas bila secara berkala mengadakan semacam kompetisi atau penilaian terbaik sekolah peduli keselamatan berlalulintas.

Keempat, satukan persepsi dan agenda aksi petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam penegakan disiplin dan tertib berlalulintas. Desain agenda bersama dalam aksi law enforcement di lapangan.

IMG_20160530_185553

Kelima, libatkan produsen kendaraan bermotor, produsen komponen kendaraan bermotor, asosiasi pemegang merek, dan asuransi kendaraan untuk ikut berpartisipasi secara aktif mendanai kegiatan pada point pertama hingga keempat di atas.

Keenam, pemerintah membentuk komisi khusus keselamatan berlalulintas untuk mengkoordinasikan sekaligus menggerakkan point pertama hingga kelima di atas. Terserah instansi mana yang akan menjadi projet leader. Agar memiliki wibawa dan lebih kuat, komisi ini di bawah Kantor Wakil Presiden.

(Agus Wahyudin/wartawan BeritaTrans/Direktur Institut MD9).

Foto-foto: twitter @NTMCLantasPolri