Angkasa Pura 2

APBMI Setuju Bahas Upah Borong Untuk Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok

DermagaRabu, 1 Juni 2016
20160509_172443-1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI pada prinsipnya setuju diberlakukan upah borong selain upah harian pada kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok, Suparmin kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya Koperasi TKBM mengusulkan besarnya upah borong Rp 17.960/ton. “Namun soal besaran upah masih akan disosialisasikan lebih dulu oleh pengurus APBMI kepada anggotanya (Perusahaan Bongkar Muat),” kata Suparmin.

Suparmin mengatakan upah borong nantinya akan diberlakukan untuk bongkar muat barang bersifat khusus (curah).yang selama ini ditangani oleh buruh dispensasi atau bukan pemegang Kartu Tanda Anggota ( KTA) TKBM.

Sebanyak 458 buruh dispensasi akan dirangkul oleh Koperasi untuk menangani bongkar muat barang curah seperti beras dan sejenisnya.

Selama ini buruh dispensasi secara de facto sudah ada dan melakukan kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi keberadaan mereka belum ditata dengan baik.

Mereka dapat pekerjaan hanya didasarkan kebijakan mandor dan PBM dengan upah biasanya di bawah upah kesepakatan.

Sekarang, kata Suparmin, kita akan terapkan upah borongan atas kesepakatan Koperasi TKBM dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) untuk buruh dispensasi

Seperti diberitakan sebelumnya, General Manager (GM) Koperasi TKBM , Sutejo mengatakan sebagian dari upah borongan tersebut akan dikelola koperasi untuk pengadaan pakaian kerja, perlengkapan keselamatan kerja termasuk uang THR bagi buruh dispensasi.

Dengan kebijakan ini nasib buruh dispensasi diharapkan menjadi lebih baik dan Koperasi TKBM juga mendapat tambahan pemasukan.

Ketua Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (STKBM) Pelabuhan Tanjung Priok, Nurtakim sejak lama mendorong agar segera dibahas upah borong.
Karena dari hasil inspeksi di lapangan upah borong itu sudah diberlakukan tapi besarannya tidak ada kepastian. (wilam)