Angkasa Pura 2

PPNS Penerbangan Sipil Serahkan Berkas Unrully Passenger Adam Matthias

Kokpit SDMJumat, 3 Juni 2016
PPNS-1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemnterian Perhubungan yang dipimpin langsung Kasie PPNS Asep Kosasih Samapta, Kamis (2/6/2016) telah menyerahkan berkas perkara unrully passenger memecahkan kaca pesawat udara selama penerbangan pada pesawat AirAsia dari Bandara Dongmuang Bangkok – Jakarta, atas nama Adams Matthias.

“Tersangka adalah penumpang pesawat terbang PK AXG nomor penerbangan 251 pelaku an Adam Matthias Lundmark yang merupakan warga Swedia,” kata Kasie PPNS Asep Kosasih Samapta didampingi anggota PPNS Agus Susanto kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Menurutnya, proses penyidikan dilakukan guna memenuhi syarat formil dan materil dilaksanakan tidak lama setelah kejadian berlangsung. “Hal itu dilakukan guna percepatan penanganan dugaan tindak pidana penerbangan yang dilakukan oleh tersangka dan kepastian penegakan hukum penerbangan di Indonesia,” jelas Kosasih lagi.

PPNS Penerbangan Sipil di Indonesia, tambah Agus Susanto, bekerja sangat optimal untuk penyelesaian kasus ini. Bahkan, para penyidik terkadang harus bermalam di kantor untuk percepatan pemberkasan yang lebih dari 1.100 halaman itu.

Selain itu, menurut Kosasih, tersangka Adam Matthias juga diperiksakan kondisi kejiwaan atau psikologinya ke dokter ahli yang berpengalaman di bidang kejiwaan.

PPNS-2

“Semua tahapan sudah dilakukan secara profesional oleh PPNS Penerbangan Sipil dengan tetap menghargai hak-hak tersangka,” kilah Kosasih.

Berkas perkara selanjutnya akan di teliti oleh tim jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung (Kejagung). “Besar harapan kami, semua berkas perkara lengkap (P-21), sehingga proses hukum dan penuntutan dapat berjalan lancar di pengadilan.

“PPNS Penerbangan Sipil akan bertindak tegas dan konsisten dalam upaya penegakan hukum yang semuanya mengarah pada peningkatan keamanan dan keselematan penerbangan. Selain itu juga meningkatkan kepatuhan akan hukum yang berlaku di Indonesia,” terang Kosasih.

“Proses penegakkan hukum itu sekaligus diharapkan memberikan efek jera atau shock teraphy agar tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan,” tambah Agus Susanto.(Agus.Susanto/helmi)
.