JAKARTA (beritatrans.com) Rencana importasi ikan untuk menutup kekurangan bahan baku industri pengolahan di tengah kenaikan produksi ikan secara nasional dinilai kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah tentang kedaulatan di sektor hulu perikanan. Mestinya dibukanya investasi di sektor pengolahan perikanan, harus gayung bersambut dengan serapan produksi ikan dari nelayan domestik, kata Niko Amrullah Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNTI melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Jumat (10/6/2016).Celakanya, kata Niko, peningkatan rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2 tahun terakhir (2014-2015) dianggap keberhasilan. Padahal bila ditelaah bulan per bulan pada setiap tahunnya, menunjukkan pola yang sama. Jadi, peningkatan ini lebih disebabkan karena faktor inflasi, bukan keberhasilan intervensi pemerintah, ungkap Niko.Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah menyerap hasil tangkapan ikan dari nelayan, khususnya nelayan kecil, sekaligus mengoptimalkan KUR dan dipastikan sampai kepada nelayan kecil, agar permasalahan modal bukan lagi menjadi hambatan utama. Kami menduga adanya permainan importir dengan oknum pemerintah yang berorientasi profit semata, kata Niko. (aliy)