Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Sosialisasi Penerapan PNBP VTS Balikpapan

DermagaSelasa, 14 Juni 2016
IMG-20160614-WA031

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melakukan sosialisasi penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Vessel Traffic Service (VTS) di Balikpapan, Kalimantan Barat, Selasa (14/6/2016).

Demikian keterangan tertulis dari Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Sosialisasi yang bertempat di kantor PT Pelindo IV ini dihadiri oleh sekitar 120 orang dari berbagai instansi. Diantaranya dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, PT. Pelindo IV Cabang Balikpapan, perwakilan dari DPP INSA cabang Balikpapan, perusahaan pelayaran, dan seluruh stakeholders terkait di lingkungan kerja VTS Balikpapan.

Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Henry Tondang, SH, MSi. mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Antonius Tonny Budiono.

IMG-20160614-WA034

Dalam sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut disampaikan bahwa VTS Balikpapan harus memberikan layanan kepada kapal-kapal yang masuk maupun keluar pelabuhan di wilayah kerja VTS Balikpapan.

Kapal-kapal yang memasuki Pelabuhan Balikpapan wajib memberikan laporan kepada stasiun VTS Balikpapan dengan ketentuan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja VTS Balikpapan.

Pemberian pelayanan Jasa Kenavigasian VTS tersebut merupakan jasa penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor: NV.105/1/6/DJPL-16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional dan Prosedur VTS Balikpapan.

“Semua pihak terkait di area kerja VTS Balikpapan harus ikut berpartisipasi mengoptimalkan sistem tersebut untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut,” kata Dirjen Hubla. 

IMG-20160614-WA032

Dirjen Hubla berharap, dengan diselenggarakannya sosialisasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya dan manfaat pengoperasian VTS Balikpapan serta ikut berpartisipasi sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi.

Kepala Seksi Peralatan Telekomunikasi Pelayaran, Direktorat Kenavigasian, Erika Marpaung, ST, MM.tr yang menjadi narasumber menyatakan bahwa penarikan PNBP akan dilakukan setelah surat edaran dari KSOP Balikpapan dibuat dan disepakati oleh DPP INSA dan perusahaan pelayaran mulai tanggal 21 Juni 2016.

Saat ini PNBP VTS sudah diberlakukan pada beberapa pelabuhan  seperti Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Palembang, Dan Pelabuhan Benoa. (aliy)