Angkasa Pura 2

Dukung Konvensi IMO Soal Keselamatan, Ditjen Hubla Implementasikan Verifikasi VGM

DermagaRabu, 29 Juni 2016
IMG-20160613-WA021_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Keselamatan Pelayaran merupakan mandat utama yang menjadi fokus dalam perumusan peraturan dan kebijakan International Maritime Organization (IMO). Setiap negara yang menjadi anggota IMO wajib melaksanakan berbagai konvensi IMO, termasuk konvensi di bidang keselamatan pelayaran. 

Dalam Safety of Life at Sea (SOLAS) 1972 Bab VI, Pasal 2 tentang Verified Gross Mass Of Container (VGM) yang dikeluarkan oleh IMO disebutkan bahwa Kewajiban pemenuhan VGM atau verifikasi berat kotor peti kemas yang diangkut kapal akan diberlakukan mulai 1 Juli 2016.

“Indonesia sebagai anggota aktif di dewan IMO, mendukung penuh ketentuan SOLAS 1972 tersebut,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Budiono, MM, di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 1 Juni 2016 telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/4/DJPL-16 tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi yang di Angkut di Kapal (VGM), beserta perubahannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/5/DJPL-16.

“Ketentuan VGM itu untuk mencegah perbedaan antara berat peti kemas yang dideklarasikan dengan berat peti kemas aktual. Sehingga tidak terjadi kesalahan penempatan di kapal yang berdampak pada keselamatan kapal, awak kapal di laut dan pekerja di pelabuhan serta potensi kerugian,” kata Tonny.

Sedangkan peti kemas yang melebihi berat kotor maksimal yang dinyatakan dalam Safety Approval Plate (CSC Safety Plate) tidak boleh diangkut di kapal. (aliy)

loading...