Angkasa Pura 2

Bappenas: Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Bisa Tampung Dana TAx Amnesty

Ekonomi & Bisnis KoridorRabu, 20 Juli 2016
Sofyan Djalil

JAKARTA (Beritatrans.com) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, proyek jalan tol Trans Sumatera bisa menjadi salah satu proyek atau instrumen yang dapat menampung dana-dana repatriasi tax amnssty.

Sofyan menyebutkan, pemerintah saat ini telah menyiapkan dua kategori proyek yang bisa menampung dana-dana repatriasi, yakni proyek yang sudah ada (brown field) dan proyek yang masih dalam tahap perizinan (green field).

“Kalau sudah selesai brownfield ya itu bisa. Jadi selama ini pemerintah itu inginnya untuk mengambil risiko greenfield, tapi tentu harus diakses kembali,” kata Sofyan di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Sofyan melanjutkan, kebutuhan investasi infrastruktur nasional sampai 2019 sebesar Rp5.000 triliun, sedangkan proyek infrastruktur nasional dalam dua tahun terakhir baru mencapai ratusan triliun. Dengan asumsi Rp5.000 triliun berarti negara harus bisa investasi paling sedikiti Rp1.800 triliun sampai Rp2.000 triliun.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah mendata proyek-proyek BUMN apa saja yang bisa menjadi instrumen penampungan dana repatriasi tax amnesty. Diharapkan, dengan menjadi instrumen, BUMN dapat membangun infrastruktur lebih banyak dan lebih cepat.

“Misal nilai bangunan Rp10 triliun, kalau sudah selesai risiko kan enggak ada lagi, jual lakunya Rp20 triliun. Jual ke swasta atau siapa saja dengan mekanisme apa saja, sehingga yang penting BUMN bisa membangun lagi. BUMN itu kan agen pembangunan, kita kembalikan lagi ke situ. Jadi ini sebenarnya bisnis model saja,” tambahnya.

Sofyan mengaku, skema seperti itu tidak selamanya memberikan kerugian terhadap BUMN atau negara, pasalnya China pun telah menerapkan hal yang sama. Meski demikian, Sofyan menyebutkan, kelemahan swasta terlibat pada pembangunan proyek infrastruktur pemerintah adalah tidak bisa mengakses risiko pada proyek yang masih green field.

“Presiden minta semua menteri untuk ubah paradigma itu, bukannya berkompetisi dengan swasta tapi kita dorong supaya swasta terus. Perubahan paradigma karena kita butuh investasi infrastruktur apa saja,” katanya.

Dana repatriasi tax amnesty juga dapat dimasukkan pada instrumen investasi keuangan lainnya, seperti bond, RDPT dan lainnya. “Jadi tidak hanya proyek strategis nasional, tapi proyek inisiatif swasta juga kita dorong. Misalnya smelter, listrik didorong dan dipercepat dan lain-lainnya,” tandas Sofyan.(helmi/okz)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari