Angkasa Pura 2

PN Tanjung Pinang Bebaskan Pelaku Illegal Fishing, KNTI: Preseden Buruk Penegakan Hukum

Kelautan & PerikananSabtu, 23 Juli 2016
Illegal_Fishing_MV_Selin

TANJUNGPINANG (beritatrans.com) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang membebaskan kapal MV Selin berbendera Malabo merupakan preseden buruk penegakan hukum IUU Fishing.

“Sangat jelas dan terang pelanggaran kapal MV Selin berbobot 78 GT yaitu menangkap ikan tanpa izin di perairan Indonesia ditambah lagi adanya nakhoda kapal yang berkewarganegaraan asing yang melanggar ketentuan imigrasi. KNTI kecewa atas putusan PN Tanjungpinang yang dibacakan pada hari Selasa 12 Juli 2016,” kata Ketua DPW KNTI Kepri Indrajaya, Minggu (23/7/2016).

Menurutnya putusan itu mengkhianati konstitusi serta upaya perlindungan sumberdaya perikanan dan nelayan tradisional, karena MV Selin melanggar hukum dengan melakukan pencurian ikan yang merugikan nelayan tradisional Kepulauan Riau.

KNTI Kepri juga melihat pimpinan daerah Kota Tanjungpinang tidak menunjukkan keinginan untuk melindungi sumber daya perikanan dan nelayan tradisional dan diduga ada permainan dibelakangnya.

Marthin Hadiwinata selaku Ketua DPP KNTI Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan menilai putusan itu menunjukkan kualitas penuntutan hukum pelanggaran IUU Fishing dari lembaga kejaksaan yang sangat lemah. Padahal sangat jelas dan gamblang ditemukan adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran tidak hanya melakukan kegiatan perikanan tanpa izin tetapi memasuki wilayah perairan nasional tanpa memenuhi aturan hukum imigrasi.

“Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung termasuk Mahkamah Agung harus melakukan intervensi dan pembenahan secara mendasar atas penegakan hukum IUU Fishing,” kata kata Marthin.

Kapal MV Selin berbobot 78 GT dengan bendera Malabo ditangkap pada Sabtu 16 April 2016 di utara Bintan perairan Berakit. Di atas kapal terdapat 17 orang yang ditahan terdiri dari 1 nakhoda warga negara singapura dan 3 orang ABK warga negara Indonesia. Sisanya 13 orang penumpang terdiri dari 7 orang berkewarganegaraan Singapura, dan 6 orang berkewarganegaraan Malaysia.

Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, namun tidak menggunakan ketentuan Pasal 93 dimana setiap penangkapan ikan wajib memilik izin dan pidana bidang lain terkait imigrasi (Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi). (aliy)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari