Ditjen Hubla - IMO - Norad Gelar The 3rd Regional Meeting di Lombok

  • Oleh :

Rabu, 27/Jul/2016 20:28 WIB


LOMBOK (beritatrans.com) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub bekerjasama dengan International Maritime Organization (IMO), dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) selenggarakan The 3rd Regional Meeting on Particuculary Sensitive Sea Areas (PSSAs) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak hari ini hingga besok, (27-28/772016)."PSSAs ialah suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan laut dari dampak negatif yang diakibatkan aktifitas pelayaran internasional," kata Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (Purn). DR. Marsetio.Tindakan perlindungan untuk wilayah PSSAs dapat dilakukan melalui penetapan antara lain mandatory reporting for tanker carrying heavy grades of fuel oil, traffic separation schemes, areas to be avoided, no anchoring area, discharge prohibit tions for special area, pilotage regimes dan penggunaan existing IMO measures lainnya.Marsetio menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan untuk program PSSAs."PSSA ini adalah program perlindungan lingkungan maritim yang merupakan kerjasama antara IMO dan Norad," katanya.Di bawah program tersebut, IMO-Norad memberikan pendampingan kepada negara-negara penerima bantuan agar negara tersebut dapat mengajukan submisi penetapan salah satu kawasan laut di wilayahnya menjadi PSSA pada Sidang IMO MEPC 2016 mendatang atau paling lama pada Sidang IMO MEPC 2017.Terkait dengan penetapan salah satu kawasan laut di Indonesia untuk menjadi PSSAs, Gili Trewangan di provinsi NTB dipilih sebagai pilot project. Pemilihan tersebut berdasarkan study yang telah dilakukan juga pemilihan kawasan tersebut sejalan dengan program Pemerintah Daerah NTB yang sangat concern dengan pelestarian wilayah lautnya. Beberapa hal yang diharapkan dari pertemuan selama dua hari itu ialah adanya percepatan penyusunan proposal penetapan PSSAs Indonesia agar dapat diajukan ke IMO untuk kemudian dibahas pada Sidang MEPC ke 71 pada tahun 2017. Selain itu, program PSSAs ini juga sebagai salah satu bentuk usaha yang sejalan dalam pidato Presiden RI pada acara the 69th session of the IMO Marine Environment Protection tanggal 19 April 2016. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kelangsungan kemakmuran suatu bangsa tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya laut karena laut merupakan warisan bersama yang patut dirawat.Regional meeting ini dihadiri oleh 4 negara penerima bantuan (Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam). Hadir pula perwakilan IMO, IALA, Singapura dan Brunei Darussalam sebagai observers, serta Lead Consulant Project, Mr. Paul Nelson. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Soedirman, Kepala Sub Direktorat Perambuan Direktorat Kenavigasian dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Kenavigasian Kemenhub, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub, Bagian Hukum Kemenhub, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan perwakilan dari INSA (Indonesia National Shipowner Association)Sebelumnya, telah dilaksanakan pula workshop nasional peningkatan kesadaran para pihak terkait di Indonesia terhadap PSSAs di Lombok, NTB pada 7-8 Desember 2015.Pada kesempatan tersebut dihasilkan National Action Plan Indonesia dan diusulkan supaya daerah yang akan diusulkan diperluas menjadi Kepulauan Gili sampai ke Nusa Penida. Pertimbangannya, bahwa Nusa Penida adalah laboratorium alam. Dan masyarakat sekitarnya sangat bergantung kepada pariwisata dalam menunjang kehidupan mereka.(aliy)