Angkasa Pura 2

Dari Total 138 Ribu Meter Kebutuhan Lahan MRT Jakarta, 90 Persen Sudah Dibebaskan

EmplasemenThursday, 28 July 2016

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pembebasan lahan untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) sudah hampir mencapai 90%. Artinya, tinggal sekitar 10% lagi lahan yang harus dibebaskan dalam satu bulan ini oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Secara keseluruhan dari luas kebutuhan lahan 138.093 meter persegi, sudah dibebaskan 123.327 meter persegi, dan sisa 14.766 meter persegi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kendala yang dihadapi dalam pembebasan lahan untuk MRT, tidak hanya warga yang tidak mau menerima harga appraisal, tetapi juga pengecekan sertifikat kepemilikan tanah atau girik yang membutuhkan waktu cukup lama.

“Kendalanya itu tadi. Dokumen-dokumen pendukung seperti surat girik atau sertifikat kepemilikan tanah. Itu perlu kita cek betul. Kendala lain tentang harga. Warga enggak mau pakai harga appraisal dan NJOP. Padahal harga appraisal jadi patokan kita,” ungkapnya, kemarin.

Saat ini, Pemprov DKI sedang berkonsentrasi membebaskan bidang tanah yang berada di lahan kritis, yakni di Lebak Bulus, tepatnya di Jalan Batan serta Fatmawati, Blok A, Haji Nawi, dan Cipete.

“Yang pasti konsentrasi adalah lokasi-lokasi untuk depo. Itu yang kritis, yang harus dibebaskan. Di Lebak Bulus dan sekitarnya sudah oke, alhamdulillah. Di Jalan Batan juga sudah oke, hari ini dibongkar. Lalu yang punya Metropolitan Kentjana sudah dibongkar dan dimanfaatkan. Juga di dalam Stasiun Lebak Bulus ada lima bidang, bisa diselesaikan, sehingga bisa tetap beroperasi,” jelasnya.

Di kawasan Cipete dan Haji Nawi ada sebagian yang sudah dibayar dan ada juga yang diselesaikan melalui proses konsinyasi di pengadilan. Ada juga yang belum dibayarkan, karena saat mau dibayar, pemilik lahan berhalangan hadir sedang berada di luar negeri.

“Tetapi, yang penting, semua lahan yang terkena proyek MRT harus dibebaskan, tidak boleh berhenti. Ini saja saya marah ke PT MRT. Kalau ada persoalan begini dia tidak bisa menunggu saja. Harus pro aktif. Sebab, progres MRT tergantung dari pembebasan lahan ini. Secara teknis yang mengetahui ya MRT. Jadi harus ikut serta,” tegasnya.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, secara garis besar, pembebasan lahan di daerah Jakarta Selatan untuk proyek MRT sudah tidak terlalu bermasalah. Saat ini, pihaknya sedang melakukan konsinyasi beberapa lahan di daerah Fatmawati untuk pembangunan stasiun layang.

“Saya sudah lakukan pendekatan. Dan warga sudah setuju untuk pinjam pakai. Tetapi, sekarang belum ada kepastian dari Dinas Bina Marga untuk anggaran pembebasan lahannya. Untuk yang konsinyasi ada 12 bidang di Fatmawati,” ujar Tri.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah menyepakati perjanjian pinjam pakai lahan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang akan digunakan dalam proyek MRT.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta M Nasir mengatakan, pembebasan lahan di lokasi kritis diharapkan bisa dipercepat oleh pemerintah. Lahan kritis itu seperti Fatmawati, Blok A, Haji Nawi, dan Cipete yang akan jadi stasiun, serta Lebak Bulus yang akan jadi depo MRT.

“Enam bidang yang menggunakan pinjam pakai akan digunakan pembangunan dua pilar. Setelah pembangunan pilar akan dilakukan pengangkatan box girder,” kata Nasir.

Pembangunan MRT sendiri sudah mencapai 50% untuk jalur atas dan 60% untuk jalur bawah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menerangkan, untuk proyek MRT, ada dua dinas yang memiliki kewenangan untuk pembebasan lahan, yaitu Dinas Bina Marga serta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI.

Untuk dua dinas tersebut, masing-masing sudah mengajukan anggaran untuk pembebasan lahan. Bina Marga mengajukan Rp 220 miliar untuk pembebasan lahan seluas 7.137 meter persegi (97 bidang tanah).

Anggaran tersebut sudah dialokasikan di APBD DKI 2016 sebesar Rp 50 miliar dan sisanya, Rp 170 miliar akan dialokasikan dalam APBD Perubahan DKI 2016.

“Sedangkan Dishubtrans DKI masih memiliki kewajiban pembebasan lahan untuk depo MRT di Lebak Bulus seluas 2.298 meter persegi pada tahun ini. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 30 miliar yang akan dialokasikan dalam APBD Perubahan DKI 2016,” terang Tuty. (lia/sumber: beritasatu.com).