Kasus Sandera ABK, Pemerintah Filipina Harus Ikut Tanggung Jawab

  • Oleh : Naomy

Kamis, 28/Jul/2016 17:01 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Kasus penyanderaan ABK WNI oleh kelompok Abu Sayyaf belum juga selesai. Persatuan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) menganggap, Pemerintah Filipina harus ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian dan keselamatan WNI yang disandera hingga kepulangannya ke Indonesia."Kita berharap solusi tersebut dapat memberikan keamanan di wilayah teritori kita dan perbatasan antar negara kawasan. Sehingga kegiatan perekonomian antar kawasan tidak terganggu, ujar Ketua Umum P3N2I Carmelita Hartoto di Jakarta, Kamis (28/7/2016). Carmelita mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang seluruh keamanan di batas teritorialnya dijamin keamanannya. Oleh karena itu, P3N2I mendorong agar pemerintah Indonesia dan Filipina bisa menjamin keamanan seluruh teritori dari ancaman yang dapat menggangu kegiatan pelayaran nasional."Terutama pengangkutan batubara menggunakan tug and barge, termasuk menjamin keamanan dan kenyamanan pada saat melakukan kegiatan ekspor menuju negara tujuan," ungkap Carmelita.Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk mencegah terjadinya penculikan dan perampokan terhadap anak buah kapal (ABK) agar tidak terus terulang. (omy)