Angkasa Pura 2

Indonesia Perlu Ratifikasi Hukum Internasional Tentang Perompakan

DermagaJumat, 29 Juli 2016
0,,17362326_303,0

Indonesia menyumbang angka perompakan terbesar di dunia khususnya di Asia Tenggara. Indonesia sampai saat ini belum memiliki sebuah regulasi hukum nasional yang secara spesifik mengatur tentang perompakan.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengemukakan masih ada konvensi internasional terkait perompakan yang penting untuk diratifikasi. Konvensi internasional yang dimaksud, antara lain International Convention Against The Taking of Hostages, tahun 1979, Convention for The Suppresion of Unlawful Acts Against The Safety of Maritime Navigation (SUA), tahun 1988 dan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP), tahun 2006.
“Secara umum penanganan segala kejahatan dan pelanggaran hukum di Iaut yurisdiksi nasional dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Salah satu regulasi yang mendekati adalah yang tertulis dalam Pasal 438 KUHP,” ujar Charles, Jumat (29/7).
Selain meratifikasi konvensi internasional terkait, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah konkret yang lain. Misalnya, menjadi inisiator effective legal framework againts piracy and maritime crimes in Southeast Asia atau kerangka hukum untuk ASEAN agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap dan menghukum pelaku kejahatan perompakan. Serta mendirikan pusat informasi bersama (intelligence sharing).
Menurutnya, Indonesia harus menjadi motor penggerak terwujudnya kesepakatan atas mekanisme yang efektif di ASEAN dalam memerangi perompakan dan kejahatan di laut.
“Di sisi lain pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antarlembaga dan kementerian dengan misi untuk mewujudkan rezim keamanan laut, sebagai langkah menuju visi lndonesia sebagai poros maritim dunia.

loading...