Angkasa Pura 2

Djoko: Kebijakan Ganjil-Genap Tak Mampu Atasi Kemacetan, Infrastruktur Minim

Aksi Polisi KoridorSelasa, 2 Agustus 2016
Djoko setijo

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan dengan nomor ganjil dan genap diduga tak akan mampu menyelesaikan masalah. Butuh instrumen lain guna mendukung keberhasilan sistem ini.

“Infrastruktur transportasi di Jakarta masih minim. Jika semua orang menggunakan kendaraan sesuai aturan, maka kendaraan pribadi hanya bisa digunakan dua hari sekali,” kata pakar transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno menjawab Beritatrans.com di Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Seperti diketahui, Pemprov Jakarta bersama Polda Metro Jaya mulai melakukan uji coba pembatasan kendaraan sesuai plat nomor ganjil dan genap.

Pembatasan ini diberlakukan di ruas jalan tertentu eks jalur three in one, dengan waktu pemberlakukan sama. Jika berhasil, akhir Agustus 2016 kebijakan itu akan diberlakukan secara penuh.

Kebijakan ganjil genap tersebut, menurut Djoko, masih harus disempurnakan dan dilengkapi infrastruktur pendukungnya.

Dia menambahkan, untuk memberlakukan kebijakan ganjil genap praktis butuh banyak petugas. Jalan-jalan keluar masuk koridor pembatasan kendaraan juga harus jelas dan dijaga.

Jika tidak dijaga, potensi orang melanggar aturan ganjil genap masih tetap tinggi. Dalam keseharian sekarang, oprang mau taat aturan seperti memakai helm dan lainnya karena takut ditilang petugas. Bukan karena kesadaran pengguna jalan.

“Bukan tidak mungkin, kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap justru memicu orang memiliki mobil lebih dari satu, dengan nomor berbeda,” kilah Djoko.

“Jika itu yang terjadi, maka tujuan membatasi volume kendaraan di jalan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tidak akan berhasil,” tegas Djoko.(helmi)